REVISI Undang-Undang UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR DPR DPRD dan DPD MD3 terdaftar dalam Program Legislasi Nasional Prolegnas periode 2020-2024
KETUA Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD PENELITI Formappi Lucius Karus mengingatkan agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak grusa-grusu untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD .HAK angket mesti direalisasikan meski tanpa dukungan PDI Perjuangan. Upaya itu sangat penting demi menguji kematangan berdemokrasi di Tanah Air.
KETUA Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
Baca lebih lajut »
UU MD3 Masuk Prolegnas, Golkar Klaim Bukan Buat Rebut Kursi Ketua DPRUndang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) telah resmi masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2024.
Baca lebih lajut »
Wacana Revisi UU MD3 Dinilai untuk Mengebiri Kekuatan PDIPPENDIRI lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD UU MD3 untuk mengebiri kekuatan PDIP
Baca lebih lajut »
Masuk Prolegnas Prioritas, Fraksi Golkar Bantah Dorong Revisi UU MD3 untuk Rebut Kursi Ketua DPR'Nggak, kok mendorong? yang punya inisiatif revisi itu siapa? gak ada, sampai sekarang belum ada,' ujar Firman.
Baca lebih lajut »
Hasto PDIP Sebut Isu Revisi UU MD3 untuk Halangi Angket DPRSekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap banyaknya tekanan agar hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak bergulir.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Isu Revisi UU MD3 Soal Posisi Kursi Ketua DPR, Ini Kata Ketum Golkar'Belum ada sama sekali,' kata Airlangga.
Baca lebih lajut »