Tanggapi Isu Revisi UU MD3 Soal Posisi Kursi Ketua DPR, Ini Kata Ketum Golkar

Indonesia Berita Berita

Tanggapi Isu Revisi UU MD3 Soal Posisi Kursi Ketua DPR, Ini Kata Ketum Golkar
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 20 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 53%

'Belum ada sama sekali,' kata Airlangga.

Saat ditanya apakah ada keinginan dari Partai Golkar untuk menduduki kursi Ketua DPR RI pasca bertengger di urutan ke dua di Pileg 2024, Airlangga menjawab secara diplomatis.Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan memungkinkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, DPD direvisi terutama terkait penentuan kursi ketua DPR RI. Namun hal itu akan melihat tren ke depan.

"Kemungkinan ada, cuma kita lihat trennya. Sampai hari ini saya belum lihat lagi, apakah suara Golkar sudah melampaui PDIP," kata Bamsoet di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat .masih tergantung kepada perolehan kursi terbanyak. Kendati begitu, Bamsoet menekankan agar stabilitas politik tetap dijaga. Ia tak ingin penentuan kursi Ketua DPR RI menjadi hal yang gaduh.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Masinton Sebut Revisi UU MD3 Bisa Rusak Sistem Demokrasi di ParlemenMasinton Sebut Revisi UU MD3 Bisa Rusak Sistem Demokrasi di ParlemenPOLITIKUS PDI Perjuangan PDI-P Masinton Pasaribu menyebut wacana revisi Undang-Undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD UU MD3 bisa merusak sistem demokrasi di parlemen
Baca lebih lajut »

Wacana Revisi UU MD3 Dinilai untuk Mengebiri Kekuatan PDIPWacana Revisi UU MD3 Dinilai untuk Mengebiri Kekuatan PDIPPENDIRI lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai munculnya wacana revisi Undang-Undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD UU MD3 untuk mengebiri kekuatan PDIP
Baca lebih lajut »

Pimpinan DPR Kompak Tak Mau Revisi UU MD3Pimpinan DPR Kompak Tak Mau Revisi UU MD3Pimpinan DPR RI menegaskan tidak ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Ma
Baca lebih lajut »

Soal Revisi UU MD3, Puan Maharani Tegaskan Pemenang Pileg Berhak Jadi Ketua DPRSoal Revisi UU MD3, Puan Maharani Tegaskan Pemenang Pileg Berhak Jadi Ketua DPRKETUA DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pemenang Pemilihan Legislatif Pileg 2024 berhak menjadi ketua DPR Hal ini merespons soal wacana revisi UU MD3
Baca lebih lajut »

MPR Belum Ada Pergerakan Fraksi yang Ingin Revisi UU MD3MPR Belum Ada Pergerakan Fraksi yang Ingin Revisi UU MD3WAKIL Ketua MPR RI Amir Uskara mengatakan hingga saat ini belum ada fraksi yang ingin merevisi Undang-undang tentang MPR DPR DPD dan DPRD UU MD3
Baca lebih lajut »

Perebutan Kursi Ketua DPR Mulai Memanas, Pimpinan MPR: Belum Ada Gerakan Revisi UU MD3Perebutan Kursi Ketua DPR Mulai Memanas, Pimpinan MPR: Belum Ada Gerakan Revisi UU MD3Wakil Ketua MPR RI fraksi Amir Uskara mengatakan, saat ini belum ada yang mendorong agar merevisi UU MD3.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 03:09:03