Dalam upaya penataan ulang koperasi, pemerintah tengah berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian rampung pada pertengahan 2023 ini lantaran telah disepakati tanpa melalui program legislasi nasional atau prolegnas.
"Kami harapkan pertengahan tahun sudah selesai. Ini sudah bagus. Ini memang revisi yang mau kami bangun," ujarnya dalam wawancara dengan Bisnis, dikutip, Jumat . Selain itu, dalam menyikapi banyak kasus koperasi simpan pinjam yang bermasalah, dia menilai perlu adanya literasi keuangan terhadap masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan iming-iming tingkat bunga simpanan yang tinggi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bila Jadi Presiden, Anies Pastikan Patuhi Undang-Undang Lanjutkan Pembangunan IKNPasalnya, kata Anies perihal pemindahan Ibu Kota Negara itu telah termaktub dalam undang-undang, sehingga menjadi mandat konstitusi yang mau tidak mau harus dijalankan.
Baca lebih lajut »
Penahanan AG Kekasih Mario Dandy Terbentur Undang-undang Perlindungan AnakPolda Metro Jaya telah menaikkan status kekasih Mario Dandy. Penahanan AG terbentur Undang-undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Peradilan Anak.
Baca lebih lajut »
Pakar Tegaskan Konstitusi dan Undang-Undang Tak Buka Ruang Pemilu DitundaPakar hukum tata negara mengingatkan konstitusi maupun Undang-Undang Pemilu tidak membuka ruang pemilu ditunda.
Baca lebih lajut »
Susah Pidanakan Pejabat, KPK Ungkap Kelemahan LHKPNDeputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan kelemahan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
Baca lebih lajut »
Bicara 'Miring' soal Militer Rusia Bisa Dipenjara 15 TahunRusia akan membawa amendemen undang-undang baru ke parlemen yang makin memperkuat undang-undang sensor negara pada Rabu (1/3/2023).
Baca lebih lajut »
PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, KPU Tegaskan Banding! |Republika OnlineKPU tegaskan bahwa undang-undang tidak mengenal istilah penundaan Pemilu.
Baca lebih lajut »