Ketimbang revisi cepat UU Pemilu, kerja-kerja politik kepada konstituen dapat mendongkrak perolehan suara PPP di 2029.
Para petinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menggelar konferensi pers terkait putusan sela Mahkamah Konstitusi di Kantor DPP PPP , Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu .
“Tentunya langkah-langkah yang selaras dengan instrumen demokrasi dan konstitusi,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis .menyatakan tidak akan tinggal diam dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima seluruh gugatan yang diajukan. PPP akan menempuh jalur politik untuk memperjuangkan suara dari pemilih.KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah yang dimaksud itu adalah mengotak-atik aturan ambang batas parlemen melalui revisi Undang-Undang Pemilu, Mardiono enggan mengungkapkannya. Namun, ia tak menampik bahwa upaya merevisi UU Pemilu itu sangatlah terbuka. Apalagi, saat ini masih ada perwakilan PPP di Parlemen.
”MK merupakan jalur terakhir dan konstitusional untuk menggugat hasil pemilu. Setelah ada putusan MK, tidak ada jalur yang bisa diambil parpol,” ujarnya.Menurut dia, jalur politik berupa revisi cepat UU Pemilu sebaiknya tidak dilakukan oleh PPP. Meskipun pelantikan caleg terpilih baru dilakukan empat bulan mendatang, keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perolehan hasil pemilu dan penetapan calon anggota legislatif terpilih akan dibuat pada awal Juni 2024 mendatang.
Senayan Revisi Uu Pemilu Arwani Thomafi Mardiono Ppp Gagal Ke Senayan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu Terlepas dari Hasil Pemilu 2024Berita Soal Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR: Penyempurnaan UU Pemilu Terlepas dari Hasil Pemilu 2024 terbaru hari ini 2024-04-24 11:11:36 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Gagal ke Senayan, PPP Tempuh Jalur Politik Revisi UU Pemilu, Memang Bisa?PPP tak akan diam dengan putusan MK yang tolak gugatannya. Masih ada ruang mengawal suara PPP, seperti revisi UU Pemilu.
Baca lebih lajut »
Pemerintahan Baru, Momentum Perbaikan Menyeluruh Regulasi PemiluRevisi UU Pemilu tak sebatas untuk menindaklanjuti putusan MK, tetapi guna memperbaiki seluruh aturan main pemilu.
Baca lebih lajut »
Beredar Kabar Pilkada Bakal Digelar Lebih Cepat, Mendagri: Saya Kira Belum Ada RevisiMendagri Tito Karnavaian menyebut bahwa tahapan Pilkada 2024 saat ini sudah mulai berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca lebih lajut »
Ketua Baleg: Kalau Presiden Jokowi Setuju, Revisi UU Kementerian Negara Bisa CepatKetua Badan Legislasi (Baleg) RI Supratman Andi Agtas mengatakan, progres atau pembahasan revisi UU Kementerian Negara bergantung pada persetujuan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
Baca lebih lajut »
Jalur Cepat Revisi UU Kementerian NegaraPEMBUATAN atau revisi undang-undang bukan perkara rumit selama ada kemauan Tapi semua tergantung untuk kepentingan siapa sebuah undang-undang direvisi atau dibuat
Baca lebih lajut »