Pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas barang impor ilegal.
Selasa, 09 Jul 2024 08:30 WIBPemerintah berencana membentuk satuan tugas untuk memberantas barang impor ilegal. Hal ini dikatakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
"Satgas ini itu baru tadi. Kita besok masih akan lanjut lagi. Saya juga akan mengundang Kadin, mengundang Hipmi, dan asosiasi lainnya. Kalau benang merah yang menghancurkan itu adalah barang-barang ilegal," terangnya.Upaya itu salah satunya juga mengatasi industri tekstil yang kini mengalami keterpurukan.
"Saya bertahan, saya bilang ada cara lain, belum tentu Pertek itu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya menolak keras. Pak Presiden setuju nggak jadi bikin Permendag lagi," terangnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Rencana Bentuk Family Office, Faisal Basri Ingatkan Potensi Pencucian UangEkonom Faisal Basri mengingatkan akan adanya potensi pencucian uang jika pemerintah jadi merealisasikan pembentukan di family office di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Bagaimana Nasib Rencana Kenaikan Pajak 12 Persen Prabowo-Gibran? Ini Kata Sri MulyaniRencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca lebih lajut »
6 Fakta Seru Inside Out 2, Termasuk Penjelasan di Balik Bentuk-Bentuk Emosi RileyDesain para emosi dalam film animasi Inside Out 2 juga diperhatikan betul-betul oleh para animator, untuk menggambarkan sifat dari karakternya.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Sigap Terhadap Aturan Baru Haji KhususHIMPUH menuntut pemerintah lebih sigap terkait peraturan baru yang diterapkan pemerintah Arab Saudi terkait haji khusus.
Baca lebih lajut »
Praktik Judi Online Telah Mengakar, Pemerintah Baru Koar-koarSukamta menyatakan bahwa pemerintah baru-baru ini mulai mengambil tindakan terhadap praktik ilegal ini
Baca lebih lajut »
Kata Menteri Suharso soal Rencana Luhut Bentuk Family OfficeMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai, pembatasan pembebasan pajak melalui Family Office bukan hal yang tepat.
Baca lebih lajut »