HIMPUH menuntut pemerintah lebih sigap terkait peraturan baru yang diterapkan pemerintah Arab Saudi terkait haji khusus.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 2 HIMPUH mengatakan pemerintah yang sigap terhadap peraturan baru akan sangat membantu para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan jemaah.
Peraturan baru haji lainnya adalah penutupan bandara untuk kedatangan jemaah haji di Bandara Jeddah. Jika tahun lalu penerbangan haji tanggal 7 Dzulhijjah bisa masuk, maka tahun ini terakhir 6 Dzulhijjah, dan pengumuman itu didapat para PIHK dari airline masing-masing, bukan dari pemerintah. Lebih lanjut Rizka menyadari pemerintah tidak terlalu ikut campur dalam penyelenggaraan haji khusus di Indonesia. Namun, Rizka berharap pemerintah tetap bisa aktif dalam memberikan informasi terkini terkait aturan baru haji khusus.
Himpuh Haji 2024 Kementerian Agama
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polemik Tapera, Ketum REI Dorong Penyatuan Iuran Rakyat Seperti SingapuraPemerintah diminta tidak memberatkan masyarakat lewat implementasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 21 Tahun 2024
Baca lebih lajut »
Pemerintah Takkan Penuhi Tuntutan USD8 Juta kepada Penyerang PDNS 2JPNN.com : Pemerintah mengeklaim serangan bukan dilakukan terhadap PDN, melainkan terhadap PDNS 2.
Baca lebih lajut »
Pansel KPK Diminta Jemput Bola Cari Sosok Kompeten dan BerintegritasPansel KPK juga diminta mencari tokoh yang kompeten, berani, dan berintegritas untuk diminta daftar.
Baca lebih lajut »
Pegi Alias Perong Titipkan Pesan Terhadap Ibunya, Diminta Lakukan IniBerita Pegi Alias Perong Titipkan Pesan Terhadap Ibunya, Diminta Lakukan Ini terbaru hari ini 2024-06-04 14:10:51 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Masyarakat diminta stop sebarkan video pencabulan terhadap anakKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta masyarakat agar tidak menyebarluaskan video pencabulan yang dilakukan oleh seorang ibu muda ...
Baca lebih lajut »
MK Diminta Diskualifikasi 4 Partai yang Abai terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Provinsi GorontaloMAHKAMAH Konstitusi MK diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo
Baca lebih lajut »