Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat evaluasi kinerja Penjabat (Pj) kepala daerah yang telah habis masa kerjanya di Jakarta
Rapat evaluasi kinerja Pj Bupati Bangkalan di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin /RMOL
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat evaluasi kinerja Penjabat kepala daerah yang telah habis masa kerjanya di Jakarta Pusat, Senin .Hari ini, Itjen Kemendagri menggelar evaluasi kinerja Pj Bupati Bangkalan, Arief Moelia Edie di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat.
Evaluasi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tiga bulan untuk menilai kinerja Pj Bupati selama masa jabatannya.berkat dukungan dari DPRD Bangkalan yang selalu memberi dukungan penuh kepada pemda untuk bisa melaksanakan tugas pokok fungsi ini," ujar Arief. Lima tugas pokok fungsi dimaksud meliputi pengentasan angka kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan penyerapan investasi.
Jika diperpanjang, Arief berencana melakukan langkah-langkah evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan hasil yang sudah ada. Ia ingin menekan angka stunting lebih rendah, menarik lebih banyak investasi untuk mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kinerja PDAM agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Bangkalan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpin Rapat Evaluasi Mingguan, Wamen ATR/Waka BPN: Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Sudah Melampaui TargetBerita Pimpin Rapat Evaluasi Mingguan, Wamen ATR/Waka BPN: Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Sudah Melampaui Target terbaru hari ini 2024-08-22 12:05:31 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Dalam Rapat Evaluasi Mingguan, Wamen ATR/Waka BPN Sebut Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Sudah Lampaui TargetAda 90 Kantor Pertanahan belum mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik.
Baca lebih lajut »
Kepala Bapanas Bicara Peluang Korban PHK Dapat Bantuan Pangan'Kita menunggu penugasan aja kan maksudnya dalam rapat itu hitung-hitungan seperti apa,' kata Arief.
Baca lebih lajut »
DPR Tunda Pengesahan Revisi UU Pilkada, Sidang Paripurna Tidak KuorumRapat tidak memenuhi kuorum sehingga sesuai dengan aturan yang ada, bahwa rapat tidak bisa diteruskan.
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah Akan Koordinasi dengan DPRRapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ditunda karena tidak memenuhi kourum rapat.
Baca lebih lajut »
Petinggi Golkar Masih Tutup Rapat Inisial “S” Calon Pendamping RK di JakartaBakal calon pendamping Ridwan Kamil (RK) di Pilkada Jakarta 2024 masih menyisakan teka-teki.Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap
Baca lebih lajut »