Perpres Badan Otorita Food Estate lebih banyak mengakomodasi kepentingan badan usaha untuk menguasai lahan.
Direktur Eksekutif Perhimbunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara Tongam Panggabean, Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat Delima Silalahi, serta Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Katolik Santo Thomas Medan Posman Sibuea dalam diskusi Rancangan Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara, di Medan, Selasa .
Pembentukan badan otorita yang terkesan diam-diam, menurut Delima, juga berpotensi menyebabkan konflik agraria yang semakin luas di empat kabupaten yang merupakan kawasan Danau Toba itu. DiHumbang Hasundutan saja sudah muncul konflik agraria dengan masyarakat adat di Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung. Di daerah lainnya juga sangat besar potensi munculnya konflik agraria.
Lumbung Pangan Food Estate Badan Otorita Rancangan Humbang Hasundutan Sdgs SDG16-Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Panen Anjlok, Petani ”Food Estate” Kalteng Minta Pola Tanam DisesuaikanPetani program food estate mengeluh hasil panen merosot tajam. Mereka minta pemerintah menyesuaikan pola tanam. Pemerintah menilai hal itu terjadi lantaran petani tidak menjalankan rekomendasi tanam.
Baca lebih lajut »
Wujudkan Swasembada Pangan, Jokowi Center dan 2 Perusahaan Bangun Food Estate di MeraukeKetahanan pangan dan swasembada pangan merupakan cita-cita mulia bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca lebih lajut »
State Violence in the Name of 'Food Estate'All these studies show that Food Estates bring more harm, even violence, to society.
Baca lebih lajut »
Kekerasan Negara Atas Nama 'Food Estate'Semua kajian itu memperlihatkan bahwa Food Estate lebih banyak membawa kerugian, bahkan kekerasan, terhadap masyarakat.
Baca lebih lajut »
Pukat UGM Minta Auditor BPK Dihadirkan di Sidang SYL, Diduga Minta Rp12 M Terkait Food EstatePeneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenurrohman meminta auditor BPK dihadirkan di sidang SYL terkait dugaan suap Rp12 M.
Baca lebih lajut »
KPK Didorong Usut Proyek Food Estate Kementan Era SYLKementerian Pertanian (Kementan) era Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, di
Baca lebih lajut »