Sebaliknya, putusan majelis hakim yang berujung membebaskan Isak, kata Sajali, juga tidak bisa disalahkan. mediaindonesia referensibangsa PSG Sumber:
PUTUSAN majelis hakim terhadap Mayor Inf Isak Sattu, yang akan dibacakan hari ini, Kamis , akan berujung dilematis. Hal itu didasarkan pada tidak optimalnya proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Anggota Divisi Pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Ahmad Sajali menyebut majelis hakim Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar berada dalam posisi terjebak. Sebab, jaksa penuntut umum menuntut agar Isak dihukum pidana penjara selama 10 tahun dalam agenda sidang sebelumnya.
Dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan Senin , Isak sendiri menuding JPU menargetkannya sebagai tersangka. Ia keberatan dengan nihilnya tersangka dari unsur kepolisian. Ia berpandangan bahwa proses persidangan yang bergulir sejak Rabu sangat tidak optimal. Salah satunya adalah narasi dari para saksi TNI/Polri yang mendiskreditkan korban selaku warga sipil.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Berharap Putusan Kasus Paniai Cantumkan Hak Korban dan Keluarga Korban |Republika OnlinePembacaan vonis terhadap Isak Sattu akan dibacakan besok.
Baca lebih lajut »
Putusan Terdakwa HAM Berat Paniai Dibacakan Hari IniVONIS terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, terdakwa tunggal dalam perkara pelanggaran HAM berat pada Peristiwa Paniai 2014 akan dibacakan pagi ini, Kamis (8/12).
Baca lebih lajut »
Sambut Hari HAM se-Dunia, Indeks HAM Indonesia Jadi Tolok UkurWamenkum dan HAM) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pemerintah wajib dan bertanggung jawab penuh dalam memajukan HAM di Tanah Air.
Baca lebih lajut »
Terdakwa Kasus Paniai Divonis BebasSidang kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai akhirnya tuntas saat majelis hakim membacakan putusan. Terdakwa tunggal Isak Sattu dibebaskan karena dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Buntut Video Call Sambil Masturbasi, Anggota Polres Pekalongan Resmi Dipecat'Sudah selesai dilakukan sidang KKEP dengan putusan PTDH, nomor sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT/02/IX/2022/KKEP,' kata Iqbal.
Baca lebih lajut »
Pria Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Divonis Penjara Seumur HidupPutusan majelis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
Baca lebih lajut »