Putra Nababan mengkritik kebijakan pemutusan kerja (PHK) karyawan kontributor TVRI dan RRI dalam rapat Komisi VII DPR RI. Ia menilai kebijakan itu tidak tepat guna dan tidak manusiawi karena menyasar karyawan yang bekerja dengan penuh risiko di lapangan.
Dalam rapat DPR RI Komisi VII pada Rabu , Putra Nababan menceritakan pengalaman pemutusan kerja ketika krisis moneter pada 1998.
"Di tahun 98, saya ingat sekali waktu itu saya jadi managing editor, ketika krisis moneter, kami dari redaksi dan direksi itu mengatakan begini 'lebih baik dipotong dari atas'," kata Putra Nababan.Berbeda dari 1998, TVRI dan RRI kini malah menyasar karyawan dengan jabatan rendah untuk efisiensi anggaran. Putra Nababan menilai, kebijakan itu justru tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran.
Menurut Putra Nababan, karyawan kontributor TVRI dan RRI bekerja dengan penuh resiko di lapangan. Di samping tidak tepat guna, pemutusan karyawan kontributor juga terkesan tidak manusiawi.
PHK TVRI RRI Karyawan Kontributor Putra Nababan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Cecar Pimpinan TVRI & RRI, Putra Nababan: yang Dipangkas dari Atasan Bukan BawahanJakarta, tvOnenews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra nababan mencecar Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI karena menjadikan karyawan sebagai pos utama yang dipangkas dalam merelokasi pagu anggaran baru.
Baca lebih lajut »
PHK Jurnalis TVRI dan RRI Gelitik Kegelisahan PublikTVRI dan RRI melakukan PHK sejumlah jurnalis dan kontributor akibat pemangkasan anggaran pemerintah. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk efisiensi belanja dalam APBN dan APBD. Direktur Utama TVRI dan RRI membenarkan adanya PHK, namun menyatakan yang terkena PHK adalah kontributor dan bukan ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan kementeriannya tidak bisa mengintervensi keputusan PHK di TVRI dan RRI. Mantan Menkopolhukam Mahfud Md menyatakan efisiensi anggaran harus dijelaskan kepada masyarakat dan target kapan situasi akan stabil. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida menilai PHK terhadap 1.000 jurnalis kontributor TVRI dan RRI memperburuk kondisi pers di Indonesia.
Baca lebih lajut »
TVRI Daerah Stop Penggunaan Jasa KontributorDirektur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, memastikan bahwa PHK yang dilakukan di TVRI Daerah hanya menyasar kepada wartawan kontributor, bukan ASN PNS maupun PPPK. Kebijakan ini merupakan inisiatif TVRI Daerah dan tidak terkait dengan LPP TVRI atau TVRI Pusat.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Kecam PHK Karyawan RRI dan TVRIAnggota DPR RI Putra Nababan mengecam PHK karyawan RRI dan TVRI dalam rangka efisiensi anggaran, ia menyarankan agar direksi memotong anggaran dari jabatan teratas dan program yang tidak penting.
Baca lebih lajut »
TVRI dan RRI Komitmen Tidak PHK Pegawai dan KontributorKomitmen TVRI dan RRI untuk tidak melakukan PHK, merumahkan, pengurangan pegawai, atau pemotongan honor kontributor disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menjadi pemicu kebijakan tersebut.
Baca lebih lajut »
Jokowi Pastikan Tidak Ada PHK TVRI dan RRI Imbas Efisiensi AnggaranPresiden Joko Widodo dalam wawancara eksklusifnya dengan Najwa Shihab menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak melakukan PHK di TVRI dan RRI meskipun anggaran pemerintah mengalami efisiensi. Jokowi juga menjelaskan alasan di balik pembangunan IKN di Kalimantan Timur, yaitu untuk meratakan pembangunan di Indonesia dan mengurangi beban Pulau Jawa
Baca lebih lajut »