Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Putra nababan mencecar Direktur Utama Radio Republik Indonesia (RRI) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI karena menjadikan karyawan sebagai pos utama yang dipangkas dalam merelokasi pagu anggaran baru.
mencecar Direktur Utama Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI karena menjadikan karyawan sebagai pos utama yang dipangkas dalam merelokasi pagu anggaran baru.
Putra bercerita mendapat banyak aduan dari karyawan dan para penyiar yang diberhentikan oleh RRI dan TVRI. Diduga badan kapal bocor, sebuah kapal nelayan tenggelam di perairan pesisir utara Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu Dini hari. Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta dan Persib Bandung akan segera hadir dalam lanjutan Liga 1 2024-2025.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy tampak menegur anggota Pasukan Pengamanan Presiden yang tengah memayungi Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa malam. Buntut Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Kemendikti Saintek terancam memangkas sejumlah anggaran termasuk dana untuk beberapa beasiswa salah satunya KIP Kuliah .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR RI Dukung Kontributor RRI dan TVRI Terkena PHKAnggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Eva Monalisa menyatakan dukungannya terhadap pegawai kontributor RRI dan TVRI yang terdampak PHK akibat kebijakan efisiensi. Eva meminta agar hak-hak kontributor tetap terjamin dan ada kepastian kompensasi yang layak bagi kontributor yang terkena PHK.
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR RI Cegah Pemecatan Pegawai TVRI dan RRI Akibat Kebijakan EfisiensiKomisi VII DPR RI menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak boleh berujung pada pemecatan pegawai TVRI dan RRI, termasuk pegawai honorer atau lepas. Komisi VII meminta agar pegawai yang dirumahkan karena efisiensi diizinkan kembali bekerja dan berpenghasilan.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Kecam PHK Karyawan RRI dan TVRIAnggota DPR RI Putra Nababan mengecam PHK karyawan RRI dan TVRI dalam rangka efisiensi anggaran, ia menyarankan agar direksi memotong anggaran dari jabatan teratas dan program yang tidak penting.
Baca lebih lajut »
DPR RI Apresiasi Batalnya PHK Pegawai TVRI dan RRIAnggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyambut baik keputusan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang membatalkan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai mereka. Keputusan ini sejalan dengan permintaan DPR RI dalam rapat kerja dengan Direktur Utama TVRI dan RRI. Bane juga mengkritik komunikasi publik pemerintah yang terkesan baru merespons masalah setelah menjadi viral. Ia mengingatkan agar pemerintah segera memperbaiki sistem komunikasi agar tidak menimbulkan keraguan publik.
Baca lebih lajut »
PHK Jurnalis TVRI dan RRI Gelitik Kegelisahan PublikTVRI dan RRI melakukan PHK sejumlah jurnalis dan kontributor akibat pemangkasan anggaran pemerintah. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk efisiensi belanja dalam APBN dan APBD. Direktur Utama TVRI dan RRI membenarkan adanya PHK, namun menyatakan yang terkena PHK adalah kontributor dan bukan ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan kementeriannya tidak bisa mengintervensi keputusan PHK di TVRI dan RRI. Mantan Menkopolhukam Mahfud Md menyatakan efisiensi anggaran harus dijelaskan kepada masyarakat dan target kapan situasi akan stabil. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida menilai PHK terhadap 1.000 jurnalis kontributor TVRI dan RRI memperburuk kondisi pers di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Saleh Partaonan Daulay: Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Mengorbankan Pegawai TVRI dan RRIKomisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan para pegawai TVRI dan RRI. Ia mengutarakan kekhawatirannya terkait isu pemecatan atau 'dirumahkan' terhadap kontributor dan jurnalis lepas di kedua lembaga tersebut. Saleh menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menginginkan efisiensi anggaran berujung pada pemutusan hubungan kerja dan meminta agar informasi tentang pemecatan di media sosial tidak beredar.
Baca lebih lajut »