Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Eva Monalisa menyatakan dukungannya terhadap pegawai kontributor RRI dan TVRI yang terdampak PHK akibat kebijakan efisiensi. Eva meminta agar hak-hak kontributor tetap terjamin dan ada kepastian kompensasi yang layak bagi kontributor yang terkena PHK.
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada sebagian kontributor daerah mereka akibat kebijakan efisiensi. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Eva Monalisa menyatakan dukungannya terhadap pegawai kontributor RRI dan TVRI yang terdampak.
Eva mengamini, PHK karyawan merupakan hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kendati demikian PHK harus dilakukan dengan pertimbangan manusiawi, contohnya adakan semacam Latihan keterampilan bidang lain agar bisa menjalani proses transisi. Selama ini, lanjut Eva, kontributor adalah bagian penting dalam keberlangsungan RRI dan TVRI dalam penyebaran informasi ke berbagai daerah di Indonesia. Meski kontributor berstatus tenaga lepas yang berbeda dengan aparatur sipil negara , maka hal itu menjadi rentan terkena efisiensi ketika terjadi situasi pemangkasan anggaran.
Turunkan Kualitas dan Jangkauan SiaranEva pun mendesak, agar RRI dan TVRI tidak melakukan pengurangan lebih lanjut terhadap kontributor yang masih dipertahankan. Sebab ada kekhawatiran pengurangan tenaga kerja bisa menurunkan kualitas dan jangkauan siaran RRI dan TVRI yang berperan sebagai media informasi utama bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil yang susah diakses.
PHK RRI TVRI Efisiensi Kompensasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gagasan Penggabungan RRI, TVRI, dan Antara: Menggali Potensi Media Publik IndonesiaAnggota DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengusulkan penggabungan RRI, TVRI, dan Antara menjadi satu institusi media negara yang komunikatif, efisien, dan efektif. Upaya ini terinspirasi oleh BBC Inggris yang menjadi rujukan sebagai satu sumber informasi tepercaya. Artikel ini membahas potensi penggabungan tersebut, membandingkan dengan model media publik di negara lain, dan mengidentifikasi tantangan serta solusi untuk memaksimalkan peran media publik di Indonesia.
Baca lebih lajut »
TVRI Daerah Stop Penggunaan Jasa KontributorDirektur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, memastikan bahwa PHK yang dilakukan di TVRI Daerah hanya menyasar kepada wartawan kontributor, bukan ASN PNS maupun PPPK. Kebijakan ini merupakan inisiatif TVRI Daerah dan tidak terkait dengan LPP TVRI atau TVRI Pusat.
Baca lebih lajut »
TVRI Bantah PHK ASN dan Tekankan Pemutusan Kontributor DaerahDirektur Utama TVRI, Iman Brotoseno, membantah kabar PHK terhadap ASN sebagai dampak pemangkasan anggaran. TVRI justru menghentikan penggunaan jasa kontributor di daerah sementara kru produksi tetap terjaga.
Baca lebih lajut »
Puan Ungkap 17 Masalah Jadi Perhatian DPR: Makan Bergizi Gratis-PHKKetua DPR Puan Maharani mengidentifikasi 17 masalah penting untuk ditindaklanjuti, termasuk pangan, bencana, dan kekerasan seksual, dalam Rapat Paripurna.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR setujui RUU Minerba jadi usul inisiatif DPRBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi ...
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Setujui RUU Minerba Jadi Usul Inisiatif DPRBaleg DPR RI menyepakati hasil penyusunan RUU Minerba menjadi usul inisiatif DPR. RUU tersebut berisi ketentuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara lelang atau prioritas pada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan, Organisasi Masyarakat (ormas) dan Perguruan Tinggi.
Baca lebih lajut »