Secara khusus, Kontingen Daerah (Konda) Jawa Barat dihadiri para peserta dari tujuh kabupaten dan kota.
PURNA Jambore Nasional 1991 Provinsi Jawa Barat menggelar musyawarah daerah PJ91. Kegiatan ini diikuti 99 peserta yang semuanya merupakan mantan pramuka penggalang peserta Jambore Nasional V pada 1991.
Mengambil tema Ngariung Hidep Kabeh Jiga Sadulur atau disingkat Ngahiji, yang memiliki makna berkumpul bersama seperti layaknya keluarga, seluruh peserta yang berasal dari beragam suku, agama, dan adat istiadat berbaur dan mengikuti rangkaian acara yang ada dengan semangat dan penuh kekeluargaan. “Sebagai tahap awal, untuk program kerja daerah kami akan fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan”, ujar Priatna usai dilantik di Hutan Kota Tahura, Bandung, Minggu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Upaya reklamasi daerah pascatambang di Kalsel dikaji BalitbangdaBadan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kajian upaya pemanfaatan lahan pascatambang dan upaya reklamasi ...
Baca lebih lajut »
KPU Rancang Syarat Calon Kepala Daerah tak Pernah KDRTLarangan kesusilan lain, yakni judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, dan zina.
Baca lebih lajut »
Inflasi tinggi, Gubernur Sumut minta kepala daerah serius kendalikanGubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi meminta semua.kepala daerah di wilayahnya serius mengendalikan harga barang untuk menekan inflasi pada 2019, yang hingga ...
Baca lebih lajut »
12 Kepala Daerah di Sumbar terima Penghargaan KLHKSebanyak 12 kepala daerah di Sumatera Barat menerima penghargaan ”Apresiasi Pembina Program Kampung Iklim” terkait Program Kampung Iklim (Proklim) ...
Baca lebih lajut »
92 Daerah Belum Teken NPHD Untuk Pilkada 2020Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat baru 178 daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dari 270 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020. Pilkada2020
Baca lebih lajut »
KPK Tertibkan Aset Daerah Senilai Rp155,46 MiliarKPK menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong perbaikan administrasi pencatatan dan pelaksanaan aturan
Baca lebih lajut »