Pulau di Buton Sultra Masuk Situs Jual Beli, Komisi II: Polisi Harus Usut

Indonesia Berita Berita

Pulau di Buton Sultra Masuk Situs Jual Beli, Komisi II: Polisi Harus Usut
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 51%

'Aparat kepolisian harus mengusut pihak-pihak yang mengiklankan penjualan pulau,' kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi. Buton JualPulau

"Iklan penjualan pulau jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan yakni UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aparat kepolisian harus mengusut pihak-pihak yang mengiklankan penjualan pulau," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi kepada wartawan, Minggu .

Arwani menjelaskan sesungguhnya sebuah pulau dapat dimanfaatkan berdasarkan undang-undang. Pemanfaatan pulau pun menurut Arwani harus melalui mekanisme aturan dari pemerintah daerah hingga disetujui menteri."Namun, pemanfaatan pulau-pulau diperkenankan sebagaimana diatur dalam UU No 27/2017 yang isinya di antaranya mengenai soal tujuan pemanfaatan termasuk kewajiban memerhatikan pengelolaan lingkungan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Ganja Jadi Tanaman Obat, Komisi IV Ingatkan Mentan Tak Buat Keputusan Berlawanan UU - Tribunnews.comSoal Ganja Jadi Tanaman Obat, Komisi IV Ingatkan Mentan Tak Buat Keputusan Berlawanan UU - Tribunnews.comKomisi IV DPR meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak membuat keputusan yang berbenturan dengan undang-undang.
Baca lebih lajut »

Komisi X DPR Mendesak Mendikbud Percepat Pengangkatan PPPKKomisi X DPR Mendesak Mendikbud Percepat Pengangkatan PPPKKomisi X DPR kembali mendorong Mendikbud Nadiem Makarim untuk mempercepat proses pengangkatan guru honorer K2 yang lulus PPPK pada April 2019. DPRdesakMendikbudNadiemAngkatPPPK
Baca lebih lajut »

Konsumen Adukan TIKI ke Komisi VI DPR RIKonsumen Adukan TIKI ke Komisi VI DPR RISeorang konsumen TIKI, Zulfahmi mengadukan kasus dugaan kejahatan koorporasi yang dilakukan Perusahaan jasa pengiriman PT....
Baca lebih lajut »

Komisi V DPR Nilai Sepeda Masuk Tol Tidak UrgentKomisi V DPR Nilai Sepeda Masuk Tol Tidak UrgentAnggota Komisi V DPR, Irwan meminta agar pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR mengkaji serius usulan Pemprov DKI...
Baca lebih lajut »

IPEKA BALIKPAPAN II Tanamkan Kemampuan Akademik dan Karakter Unggul SiswaIPEKA BALIKPAPAN II Tanamkan Kemampuan Akademik dan Karakter Unggul SiswaSekolah berkualitas berperan penting sebagai sarana mempersiapkan generasi muda yang berkemampuan akademik unggul.
Baca lebih lajut »

Agustus, Jumlah Pergerakan Penumpang di 19 Bandara AP II Tembus 2 Juta OrangAgustus, Jumlah Pergerakan Penumpang di 19 Bandara AP II Tembus 2 Juta OrangDiprediksi pada akhir Agustus ini jumlah penumpang di bandara AP II akan tembus 500 ribu orang. APII
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-16 16:57:21