Konsumen Adukan TIKI ke Komisi VI DPR RI 8ukaSindonews
PT. Citra Van Titipan Kilat atau TIKI kepada Komisi VI DPR RI. Sebelumnya dalam sidang sengketa konsumen, TIKI dalam putusan sidang dinyataan bersalah melayani konsumen dan wajib membayar denda Rp350 juta dengan rincian sanksi administrasi Rp200 juta dan denda pidana Rp150 juta.
Dalam penuturannya, Zulfahmi menceritakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 dirinya mengirim barang di Gerai TIKI Sudiang Makassar yang ditujukan untuk Alvarendra Ataya Anas di Bekasi, dengan biaya Rp225.000,-. Namun, setelah barang diterima oleh Ibu Nirwati ahmad, ibunda dari Alvarendra Ataya Anas tertera bahwa biayanya Rp112.000,-.
“Bahwa berdasarkan kronologis di atas terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yaitu mempermainkan tarif biaya, mengubah berat timbangan dan mengubah jenis layanan sesuai yang tertera di resi kwitansi saat melakukan pembayaran di kota Makassar dengan resi kwitansi penerimaan barang di kota Bekasi,” ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR desak penerapan protokol kesehatan pabrik lebih diperketat'Ini membuktikan bahwa protokol kesehatan itu tidak benar-benar dijalankan di industri. Kita tidak menginginkan industri ini menjadi klaster baru dari penyebaran daripada COVID-19.'
Baca lebih lajut »
Ini Deretan Penyebab Pertamina MerugiAnggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, terdapat sejumlah faktor membuat PT Pertamina merugi Rp 11,4 triliun semester I-2020.
Baca lebih lajut »
DPR Minta TNI/Polri Redam Konflik Usai Insiden Polsek CiracasAnggota Komisi I DPR RI meminta TNI-Polri merumuskan ulang cara meredam konflik pascaperusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/8) dini hari.
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR RI Perkuat Pengawasan Implementasi Pupuk BersubsidiMenurut Sudin, sesuai hasil rapat di Komisi IV DPR RI, Kementan akan kembali mengusulkan penambahan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi 2021 kepada Kemenkeu. Kementan
Baca lebih lajut »
Kebijakan Pemerintah soal Krisis Akibat Pandemi, Misbakhun: Mismatch in PolicyAnggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyoroti kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis perekonomian akibat pandemi...
Baca lebih lajut »