Puan Maharani: Kami Bukan Tukang Stempel

Puan Maharani mengatakan DPR akan tetap kritis manakala kebijakan pemerintah tidak prorakyat. PuanMaharani

memastikan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif akan tetap dilakukan. Kendati demikian, Puan menegaskan bahwa DPR bukan tukang stempel.

"Sinergi eksekutif dan legislatif harus dilakukan, tetapi kami bukan tukang stempel," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa .Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, DPR akan tetap kritis manakala kebijakan pemerintah tidak prorakyat."Kalau tidak sesuai kepentingan rakyat, maka boleh kritik kebijakan. Kami awasi apa yang dilakukan pemerintah," ujar Puan.

Dia mengatakan DPR boleh melakukan pengawasan dan kritik kepada pemerintah."Namun, harus ada solusi bagi pemerintah," ungkap cucu Proklamator RI Bung Karno itu. Puan menegaskan sinergi dengan pemerintah dilakukan supaya kebijakan prorakyat berguna untuk rakyat."Kami harap sinergi ke depan lebih baik dan diisi hal-hal kritis, bermanfaat dan mencarikan solusi masing-masing," pungkasnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

[POPULER DI KOMPASIANA] Puan Maharani Jadi Ketua DPR-RI | Lapas Perempuan | Kebahagiaan Philippe CoutinhoIni 5 artikel terpopuler di kompasiana: dari Paun Maharani jadi perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR-RI hingga kisah dari lapas perempuan.
Baca lebih lajut »

Puan Maharani Jamin Luka Sejarah 2014 Tidak Terjadi LagiPuan Maharani menyatakan proses dan mekanisme penentuan AKD periode 2019-2024 akan dilakukan lebih baik. PuanMaharani
Baca lebih lajut »

Puan Tetap Tunggu Sikap Presiden soal Koalisi dan Permintaan Gerindra di Kabinet
Baca lebih lajut »

Puan: Jokowi Belum Ajak PDIP Bicara soal Menteri GerindraPuan Maharani mengatakan Presiden Joko Widodo belum mengajak PDIP untuk berbicara tentang jatah kursi untuk Gerindra.
Baca lebih lajut »

Puan Sebut Pembagian AKD Berdasarkan Raihan Suara TerbanyakPembagian kursi pimpinan AKD dewan dilakukan secara proporsional.
Baca lebih lajut »