Melalui RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang sedang dibahas, DPR akan memperjuangkan dana pensiun bagi para atlet.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengatakan kurangnya kesejahteraan para atlet ketika memasuki pensiun menjadi perhatian serius DPR.
“Soal kesejahteraan atlet ini tidak cukup hanya sebatas bonus, karena bonus hanyalah reward atas sebuah prestasi. Kesejahteraan atlet harus masuk sampai jaminan sosial para atlet sampai pensiun,” kata Puan, Selasa . “Kami tidak ingin mendengar lagi ada mantan atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa, akhirnya bekerja serabutan untuk menghidupi hari tuanya karena tidak memiliki dana pensiun,” kata Puan.
“Bagaimana bisa para atlet nasional yang sudah mengorbankan masa mudanya demi bangsa dan negara, kemudian tidak punya jaminan sosial di hari tuanya. Negara harus segera membenahi ini,” tegas Puan.Puan mengatakan, DPR akan memperjuangkan dana pensiun atlet ini agar menjadi salah satu bagian dari program Sistem Jaminan Sosial Nasional .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puan: DPR perjuangkan dana pensiun atlet melalui RUU SKNKurangnya kesejahteraan para atlet ketika memasuki pensiun, Puan Maharani katakan lembaganya akan memperjuangkan dana pensiun bagi para atlet melalui pengaturan regulasi dalam RUU SKN.
Baca lebih lajut »
Buka Parlemen Remaja, Puan Kenalkan Cara Kerja DPR kepada Gen ZKetua DPR Puan Maharani mengenalkan cara kerja DPR kepada Gen Z saat membuka Parlemen Remaja, Senin (13/9/2021).
Baca lebih lajut »
Penjelasan Sri Mulyani Soal RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan DaerahPemerintah akan melakukan reformasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) dalam rangka meminimalkan ketimpangan dari pelaksanaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Baca lebih lajut »
LoI REED+ Diakhiri, Pimpinan DPD RI: Siapkan RUU Perubahan IklimPimpinan DPD RI mengajak pemerintah untuk berembuk bersama menyusun RUU Perubahan Iklim setelah mengetahui kerja sama pengendalian karbon dengan kerjaan Norwegia diakhiri sepihak oleh pemerintah Indonesia. DPDRI
Baca lebih lajut »
DPR Dukung Sinergi BWI dan Kemenag untuk Literasi Perwaqafan
Baca lebih lajut »