Setiap anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapatkan pin emas dengan kadar 22 karat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran pembuatan pin emas untuk Anggota DPRD DKI 2019-2024 sebesar Rp 1,3 miliar mendapat kritik dari beberapa pihak. Salah satunya dari Partai Solidaritas Indonesia , di mana terdapat delapan kadernya yang menduduki DPRD DKI periode 2019-2024, hasil Pileg 2019.
Menurut Idris, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas. Ia menyarankan agar pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah. Idris juga mengingatkan pentingnya pembahasan anggaran daerah yang harus dilakukan dengan serius. Hal ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi Idris dan anggota DPRD Terpilih PSI lainnya untuk lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak substantif.
Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan pengadaan pin emas bagi Anggota DPRD DKI yang baru merupakan hal yang rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pembuatan pin itu untuk atribut kedewanan, seiring dengan pergantian anggota dewan yang lama dengan yang baru terpilih.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PDIP dan PSI Akan Kembalikan Pin Emas Anggota DPRD DKIPDIP dan PSI berencana mengembalikan pin emas penanda anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 karena dinilai menghamburkan keuangan negara.
Baca lebih lajut »
Tolak Pin Emas, Staf Ahok yang Jadi Anggota DPRD DKI Akan Jual untuk DisumbangkanIma memastikan tidak akan memakai pin emas tersebut. Dia mengaku akan membuat pin dari bahan lain.
Baca lebih lajut »
PSI Sulsel Nilai Rekomendasi Panitia Angket DPRD KontroversialRekomendasi hak angket DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap HM Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman akan dibacakan siang ini, Senin (19/8/2019).
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD PSI Jakarta Terpilih Akan Menolak Pin EmasMasyarakat diminta mengawasi pembahasan APBD-P Jakarta 2019 sebesar Rp 86,9 triliun dan kebijakan umum anggaran APBD 2020 sebesar Rp 96 triliun.
Baca lebih lajut »
DPRD Minta Pemprov DKI Tanam 'Sakura' Seperti di Surabaya'Jangan sampai, Bu Risma bisa mendatangkan bunga sakura, masa ibu (Suzi) nggak?' ucap Anggota DPRD DKI Fraksi Hanura, Abdul Canter. PemprovDKI DPRDDKI
Baca lebih lajut »
Bestari NasDem Bacakan Pantun untuk Anies di Paripurna DPRD DKIDi paripurna DPRD DKI, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus membuat pantun untuk Gubernur DKI Anies Baswedan. Seperti apa ya isinya? BestariBarus AniesBaswedan
Baca lebih lajut »