Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, mengecam peraturan pemerintah terkait pengadaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja.
Rabu, 07 Agu 2024 12:30 WIBAnggota Komisi V DPRD Jawa Barat , Siti Muntamah memprotes keras poin dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait Pelaksanaan Undang Undang Kesehatan 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sekedar diketahui, peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada akhir bulan Juli lalu.
Selain menjaga kesehatan reproduksi, anak usia sekolah dan remaja juga diminta mendapatkan edukasi mengenai perilaku seksual berisiko beserta akibatnya. Tidak hanya itu, anak dinilai penting mengetahui pentingnya keluarga berencana sampai kemampuan melindungi diri dari tindakan hubungan seksual atau mampu menolak ajakan tersebut, demikian bunyi ayat 2.
"Hari ini, kita ini sedang didorong untuk hadirnya Provinsi layak anak, masa dikasih kontrasepsi? Usia anak itu 0-18 tahun, kecuali usia anaknya 0-10 tahun. Nanti kalau ada kecelakaan, kontrasepsi, aborsi, entar kayak Kanada tuh? Tempat sampahnya banyak bayi-bayi. Anak-anak jadi seks bebas," ucap Siti.
Siti melihat, potensi penyalahgunaan penyediaan alat kontrasepsi pada remaja begitu besar. Disinggung soal ketidak tahuan Disdik Jabar soal PP ini, DPRD Jabar pun mengaku tak tahu menahu sebab regulasi datang tiba-tiba dari pemerintah pusat.
Berita Jabar Jawa Barat Bandung Alat Kontrasepsi Pp Nomor 28 Tahun 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PJ Gubernur Jabar Beri Sinyal Dukungan Pengesahan Raperda PinjolJPNN.com : PJ Gubernur Jabar memberi sinyal dukungan untuk DPRD Kota Bogor terkait pengesahan Raperda pinjol.
Baca lebih lajut »
PKS-Nasdem Belum Fix soal Pilgub Jabar, Syaikhu: Deadline Akhir Juli atau Awal AgustusBakal cagub Jabar Ilham Habibie Bersama petinggi Nasdem mendatangi markas PKS untuk bahas Pilgub Jabar.
Baca lebih lajut »
Pj Gubernur Jabar Dukungan DPRD Kota Bogor Perjuangkan Pengesahan Raperda PinjolRencana DPRD Kota Bogor dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor tentang Pencegahan dan Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman
Baca lebih lajut »
Belum Serahkan LHKPN ke KPK, Delapan Caleg DPRD Jabar Terpilih Terancam Tak Dilantik Berita Belum Serahkan LHKPN ke KPK, Delapan Caleg DPRD Jabar Terpilih Terancam Tak Dilantik terbaru hari ini 2024-07-23 11:56:09 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pemkab dan DPRD Pekalongan bersama ANTARA Jabar tekankan transparansiPemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Barat mengisi bimbingan teknis (Bimtek) yang menyimpulkan ...
Baca lebih lajut »
Merespons Aspirasi Honorer, Komisi I DPRD Jabar Usulkan Penambahan Kuota PPPK GuruJPNN.com : Komisi I DPRD Provinsi Jabar merespons aspirasi honorer, dan akan mengusulkan penambahan kuota PPPK guru.
Baca lebih lajut »