JPNN.com : Komisi I DPRD Provinsi Jabar merespons aspirasi honorer, dan akan mengusulkan penambahan kuota PPPK guru.
jpnn.com - BANDUNG - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat merespons aspirasi yang disampaikan para honorer. Komisi I DPRD Jabar segera mengajukan usulan penambahan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khususnya guru, pada tahun anggaran berikutya.
Dia menjelaskan bahwa usulan penambahan kuota PPPK ini berasal dari aspirasi Forum Guru Honorer Provinsi Kepala Cabang Dinas Wilayah XI Jabar yang melakukan audiensi beberapa waktu lalu dengan Komisi I DPRD Jabar. "FGHP KCD Wilayah XI Jabar datang ke DPRD Jawa Barat, mereka guru-guru yang mengajar di sekolah negeri, tetapi non-ASN dan non-PPPK mengeluhkan tentang status mereka, dan tentunya mereka berharap menjadi PPPK," kata Sadar.
Honorer Kuota Pppk Guru Komisi I DPRD Jabar
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Semua Honorer Bisa Daftar PPPK 2024, P1 Terancam DigeserJPNN.com : Semua honorer bisa daftar PPPK 2024, P1 terancam digeser seperti pengadaan PPPK 2021
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Buka Suara Terkait Masalah Guru Honorer Belum Diangkat Jadi ASN PPPKDi daerahnya di Banyumas, Jawa Tengah masih ada 1.000 lebih guru honorer dan tenaga pendidik yang juga belum diangkat menjadi ASN PPPK.
Baca lebih lajut »
Ejekan Ketua DPRD Garut ke Pendemo soal PPPK Memantik Kemarahan WargaUngkapan dalam bahasa sunda ‘Sok narangis di dinya nya, sing sae (silahkan menangis di sana ya, yang bagus) yang disampaikan Euis dengan nada sinis sambil meninggalkan para pendemo, dianggap menghina ratusan guru
Baca lebih lajut »
Bakal Geruduk DPRD Jabar, Buruh Desak Pemerintah Batalkan Program TaperaDalam rangka menolak Tapera, buruh pun disebut bakal menggelar aksi di Kota Bandung, tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis, 20 Juni 2024. Aksi tersebut diaku sebagai aksi damai bersama dengan gabungan serikat pekerja/serikat buruh Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Gerak Cepat BPJN Tangani Dampak Bencana Alam Diapresiasi Komisi III DPRD MalukuBPJN sangat merespon bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Maluku terutama di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat SBB dan Seram Bagian Timur SBT
Baca lebih lajut »
Tolak Dugaan Gratifikasi, Ketua Komisi II DPRD Lembata Batal Ikut Studi BandingKETUA Komisi II DPRD Lembata Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang Jawa Barat
Baca lebih lajut »