Kebijakan pemerintah yang sebelumnya melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg telah diubah. Presiden Prabowo akhirnya turun tangan dan meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer agar bisa berjualan gas melon seperti biasa. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari gejolak di masyarakat dan memastikan distribusi gas kembali normal.
Warga antre untuk membeli gas LPG 3 kilogram di salah satu agen penjualan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa . Ia menilai, keputusan Prabowo dinilai sebagai langkah tepat untuk menghindari gejolak di masyarakat. Ia berharap distribusi gas melon kembali normal.
Ia juga mengimbau agar distribusi LPG 3 kg tetap diawasi dengan baik agar subsidi ini benar-benar tepat sasaran. Sebelumnya, Presiden Prabowo akhirnya turun tangan meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaktifkan kembali pengecer untuk bisa berjualan gas LPG 3 kilogram atau gas melon. "Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .
LPG GOVERNMENT POLICY INDONESIA ECONOMIC
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg Tak Kebijakan Presiden, Prabowo Minta Pengecer Dijadikan Sub PangkalanKetua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram (Kg) bukan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo turun tangan dan menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar memperbolehkan kembali penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Dia juga menegaskan bahwa stok gas LPG 3 kg saat ini aman dan tidak ada lagi kelangkaan.
Baca lebih lajut »
DPR Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Subianto Aktifkan Kembali Pengecer LPG 3 KgKomisi XII DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 kg melalui pengecer, menyusul aturan pendadak Kementerian ESDM yang menghentikan penjualan di tingkat pengecer. Keputusan ini diharapkan dapat menyelesaikan polemik distribusi LPG dan menjaga stabilitas pasokan ke masyarakat.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Larangan Pengecer LPG Dicabut, Prabowo Instruktur Aktifkan KembaliPresiden RI Prabowo Subianto telah mencabut kebijakan larangan penjualan LPG 3 kilogram oleh pengecer. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan LPG. Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pedagang ecer agar dapat kembali berjualan LPG 3 kilogram. Pengecer yang menjual LPG 3 kilogram akan didaftarkan sebagai sub pangkalan resmi melalui aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP).
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo: Kebijakan Ditetapkan untuk Kepentingan Bangsa dan RakyatPresiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan dirinya dan para menteri selalu untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau orientasi lain yang mendasari pembuatan kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo juga menargetkan swasembada pangan dalam kurun 4 tahun dan swasembada energi untuk Indonesia.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo: Kebijakan untuk Bangsa dan Rakyat, Swasembada Pangan dan Energi Target PrioritasPresiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia menargetkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun dan swasembada energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi hijau Indonesia. Selain itu, ia akan menyerahkan sebagian besar proyek infrastruktur kepada swasta untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Berkomitmen Selesaikan Kelangkaan LPG 3kgMenanggapi kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang tengah melanda masyarakat, Bahlil Rihard, Menteri Investasi, memastikan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola dan kerja sama dengan Pertamina dalam distribusi LPG bersubsidi. Bahlil juga menjanjikan masyarakat tidak akan lagi mengalami antrean panjang untuk membeli LPG. Sebelumnya, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Zulfikar Hamonangan, mendesak pemerintah untuk menunda kebijakan pengecer tak boleh menjual LPG 3kg. Zulfikar menyatakan kondisi masyarakat semakin gaduh akibat perubahan kebijakan penyaluran LPG, dan meminta pemerintah membiarkan pengecer menjual LPG 3 kg sementara waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca lebih lajut »