Presiden Jokowi memangkas belanja yang tidak dianggap prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun untuk meningkatkan kualitas belanja dan efisiensi penggunaan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemangkasan ini bukan karena pajak yang terlambat, melainkan untuk mengarahkan anggaran ke belanja yang lebih produktif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memangkas belanja yang tidak dianggap prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Keputusan ini memunculkan pertanyaan tentang apakah pemangkasan tersebut terkait dengan realisasi pajak yang belum optimal.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemangkasan anggaran bukan karena pajak yang terlambat, melainkan untuk meningkatkan kualitas belanja baik di pusat maupun daerah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Jokowi, dalam kunjungannya ke Kementerian Keuangan di akhir tahun 2024 untuk meninjau proses penutupan APBN 2024, melihat perlunya efisiensi dan ketepatan penggunaan APBN. Presiden Jokowi menekankan bahwa APBN perlu dijalankan secara efisien dan tepat sasaran. Berdasarkan hal itu, Sri Mulyani menyampaikan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan fokus anggaran agar semakin efisien. Penggunaan anggaran akan ditujukan untuk langkah-langkah yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan swasembada pangan dan energi, perbaikan di sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas masyarakat menjadi sumber daya manusia yang unggul dan sehat.Dengan demikian, pos yang dianggap tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tercatat besar dalam APBN dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) akan dipangkas. Pemangkasan ini meliputi kegiatan seremonial, acara halal bihalal, rapat, seminar, kajian, pengadaan iklan, percetakan dan souvenir, hingga perjalanan dinas. Sri Mulyani menekankan bahwa perjalanan dinas, yang telah berulang kali disebut, merupakan area yang akan diminta untuk dilakukan efisiensi yang besar. Efisiensi dari realokasi anggaran ini akan digunakan untuk belanja yang lebih produktif, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, menghasilkan devisa atau menghemat devisa, serta mendorong industrialisasi untuk hilirisasi. Pemangkasan anggaran yang tidak prioritas untuk dibelanjakan kepada yang lebih prioritas dan dirasakan langsung oleh masyarakat diyakini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
APBN 2025 Presiden Jokowi Sri Mulyani Indrawati Pemangkasan Anggaran Efisiensi Anggaran Prioritas Belanja Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tembus Rp306 Triliun, Ini Daftar Belanja yang Dipangkas PrabowoPresiden Prabowo melakukan penghematan besar-besaran sampai ratusan triliun rupiah.
Baca lebih lajut »
Prabowo Pangkas Belanja Rp306 T, Sri Mulyani-Tito Dapat Tugas KhususPresiden Prabowo mengeluarkan Inpres baru menginstruksikan efisiensi belanja dalam APBN 2025.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Minta Penghematan Rp306,69 Triliun dalam APBN dan APBD 2025Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam APBN dan APBD 2025 melalui revisi anggaran dan pengurangan dana transfer ke daerah. Semua kementerian/lembaga dan kepala daerah diminta untuk melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan pelayanan publik.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi Instruksikan Efisiensi Belanja APBN 2025 Rp 306,69 TriliunPresiden Jokowi menginstruksikan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan fokus pada penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional, termasuk program Makan Siang Bergizi (MBG) dan swasembada pangan serta energi.
Baca lebih lajut »
Presiden Instruksikan Efisiensi Anggaran Rp306,69 TriliunPresiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan pelayanan publik.
Baca lebih lajut »
Presiden dan Mantan Presiden AS Akur di Pemakaman Jimmy CarterPresiden, mantan presiden, wakil presiden, dan mantan wakil presiden berkumpul menghormati mendiang Jimmy Carter.
Baca lebih lajut »