Iqbal menyatakan, kondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan. Terlebih, MK sebelumnya telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4 persen inkonstitusional.
Partai Persatuan Pembangunan meminta Mahkamah Konstitusi memberikan kebijakan khusus agar mengonversi perolehan suara nasional PPP di Pemilihan Legislatif 2024 menjadi kursi di DPR RI.
Adapun PPP diketahui gagal melaju ke Parlemen karena tak terpenuhinya ambang batas parlemen 4 persen. Sedangkan, suara PPP hanya 5.878.777 suara atau 3,87 persen. 'Bahwa oleh karena itu, MK untuk mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon untuk mengonversi perolehan suara sah dapil anggota DPR RI yang diperoleh oleh pemohon 5,8 juta di Pemilu 2024 menjadi kursi DPR RI,' kata Kuasa Hukum PPP Iqbal Tawakkal Pasaribu.
Menguntungkan Parpol LainMenurut Iqbal, PPP mengalami kondisi ketidakpastian hukum karena terjadi penundaan penghapusan ambang batas parlemen 4 persen di 2024. Mengingat, perolehan suara PPP pada Pemilu 2024 hanya selisih sedikit dari ambang batas parlemen yang ditentukan, namun tak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI.
MK Mahkamah Konstitusi Kursi DPR DPR Pileg Pileg 2024 Pemilu 2024 Pemilu Sengketa Pileg Sengketa Pileg 2024 Suara Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PAN Beri Sinyal PPP Boleh Gabung ke Koalisi, Minta Akui Kemenangan Prabowo-GibranPartai Amanat Nasional (PAN) menyambut semangat rekonsiliasi pasca Pemilu 2024, terlebih melihat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mendekat.
Baca lebih lajut »
Pengamat Menilai PPP Salah Arah Mendukung Ganjar, Ketua Umum PPP: Itu KeliruBeberapa pengamat menilai keputusan PPP yang memilih Ganjar sebagai Capres dinilai salah arah yang menyebabkan tidak lolosnya PPP ke parlemen.
Baca lebih lajut »
Arsul Sani Ikut Sidang PHPU Pileg terkait PPP, Saldi Isra Beri PenjelasanHakim Konstitusi Arsul Sani tetap mengikuti persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang terkait dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca lebih lajut »
Arsul Sani Jadi Hakim Sengketa Pileg Yang Diajukan PPP, Wakil Ketua MK Beri PenjelasanArsul Sani yang juga mantan politikus PPP akan tetap mengikuti jalannya persidangan jika partai berlambang Kakbah itu menjadi pemohon atau pihak terkait
Baca lebih lajut »
Sandiaga Beri Masukan ke Pimpinan PPP untuk Dukung Prabowo-GibranPolitikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno mengatakan, telah memberikan masukan kepada pimpinan partainya untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Baca lebih lajut »
Petinggi PPP Beri Sinyal Merapat ke Koalisi Prabowo-GibranPARTAI Persatuan Pembangunan PPP memberi sinyal akan segera bergabung ke dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca lebih lajut »