Menurut Ketua Fraksi PPP, wacana amandemen terbatas UUD 1945 hanya untuk menghidupkan kembali GBHN.
Arwani juga mengatakan, semua fraksi belum menyepakati untuk mengamandemen terbatas UUD 1945 untuk memasukan GBHN. Sebab, GBHN itu masih perlu dikaji lebih lanjut.
Bahkan, kata dia, rapat gabungan pimpinan MPR terkait rencana amandemen terbatas UUD tersebut kemungkinan akan ditunda. "GBHN itu dihidupkan seperti apa, itu baru dalam diskusi. Bahkan, dalam rapat gabungan yang dijadwalkan tanggal 28 kita minta diundur, teman-teman dalam badan pengkajian masih mendiskusikannya," ujar dia. Menurut dia, rapat terakhir tim sinkronisasi bersama badan kajian MPR merekomendasikan agar pokok-pokok GBHN didalami kembali oleh pimpinan MPR periode berikutnya.
"Dalam rapat tim sinkronisasi dengan badan kajian MPR kemarin di Surabaya memamg sebagian fraksi merekomendasikan terkait dengan pokok-pokok haluan negara ini agar pandalaman lagi di MPR di periode yang mendatang," papar Arwani. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo khawatir amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat .
"Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR," kata Jokowi dalam acara Satu Meja diJokowi pun menegaskan bahwa ia akan menjadi orang yang pertama kali menolak jika presiden dipilih kembali oleh MPR. Jokowi ingin agar presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Amandemen UUD 1945...Digaungkan PDI-P, Diragukan Jokowi'Apa nanti tidak melebar kemana mana? Karena saya sudah bicara dengan partai kok beda-beda,' kata Jokowi.
Baca lebih lajut »
Lewat Amandemen UUD 1945, Indonesia Jangan Dikembalikan ke Masa Lalu'Misalnya amandemen terbatas enggak boleh menyentuh pasal soal pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat,' kata Feri.
Baca lebih lajut »
Amandemen UUD 1945... Digaungkan PDI-P, Diragukan Jokowi'Apa nanti tidak melebar kemana mana? Karena saya sudah bicara dengan partai kok beda-beda,' kata Jokowi.
Baca lebih lajut »
Zulkifli Hasan soal MPR Jadi Lembaga Tertinggi Lagi: yang Mau siapa?Ketua MPR Zulklifi Hasan mengatakan tidak ada rencana untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi.
Baca lebih lajut »
Amandemen UUD 1945...Digaungkan PDI-P, Diragukan Jokowi'Apa nanti tidak melebar kemana mana? Karena saya sudah bicara dengan partai kok beda-beda,' kata Jokowi.
Baca lebih lajut »
Lewat Amandemen UUD 1945, Indonesia Jangan Dikembalikan ke Masa Lalu'Misalnya amandemen terbatas enggak boleh menyentuh pasal soal pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat,' kata Feri.
Baca lebih lajut »