'Misalnya amandemen terbatas enggak boleh menyentuh pasal soal pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat,' kata Feri.
berpendapat, semestinya amandemen UUD 1945 tidak boleh menyasar pada apa yang sudah diubah dalam amandemen sebelumnya. Apalagi, mengembalikan ke pasal terdahulu.
"Misalnya amandemen terbatas enggak boleh menyentuh pasal soal pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jangan sampai karena ingin menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, lalu mengembalikan peran dan fungsinya memilih presiden," ujar Feri kepada Kompas.com, Jumat .Feri menegaskan, setiap pasal pada UUD 1945 yang disepakati diamandemen harus dinyatakan terlebih dahulu mengapa pasal itu perlu diubah.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo meragukan apakah amandemen UUD 1945 benar-benar hanya terbatas pada dibangkitkannya lagi GBHN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Upaya 'Si Cinta' Mewujudkan Perempuan Mandiri Lewat Sekoper CintaSekoper Cinta hadir sebagai wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas hidup.
Baca lebih lajut »
Askrindo digitalisasi bisnis lewat peluncuran portal korporasi baruPT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero) terus mempersiapkan diri untuk bersaing pada industri 4.0 melalui digitalisasi bisnis, salah satunya ...
Baca lebih lajut »
Toyota Rayakan HUT RI Lewat Semarak Pesta MerdekaKegiatan “Semarak Pesta Merdeka” digelar di 101 perumahan di Jabodetabek dan Banten.
Baca lebih lajut »
Uji Coba 5G, XL Axiata Pamer Komunikasi Lewat Teknologi HologramXL uji coba jaringan telekomunikasi 5G dalam teknologi hologram dan cloud gim
Baca lebih lajut »
Mengenal Fenomena FOMO lewat Pembatasan Akses Internet di PapuaKementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membenarkan adanya pembatasan akses internet di Kabupaten Fakfak, Papua Barat hari ini, Rabu (21/8/2019) | Tren kemkominfo
Baca lebih lajut »
MNC Bank Incar DPK Rp 50 M Lewat Kartu Digital Loyalty ClubDana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun per Juni 2019 Rp 8,448 triliun.
Baca lebih lajut »