PPN 12 persen, ekonom minta pemerintah buat kebijakan pro daya beli

Indonesia Berita Berita

PPN 12 persen, ekonom minta pemerintah buat kebijakan pro daya beli
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 78%

Ekonom Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro daya beli masyarakat, merespons ...

Konsumen mengamati sejumlah produk kebutuhan rumah tangga di salah satu gerai mal di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa

“Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang pro terhadap daya beli, bukan malah menekan daya beli masyarakat,” kata Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat. “Jadi, tidak harus melihat yang lebih tinggi tarif PPN-nya. Ada beberapa negara mempunyai tarif lebih rendah,” ujarnya. “Jika diterapkan akan meningkatkan kerentanan konsumsi rumah tangga. Dalam jangka pendek bisa mengganggu perekonomian secara makro,” tutur Huda.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Konsumsi Warga RI Anjlok, Ekonom Minta Kenaikan PPN 12% DibatalkanKonsumsi Warga RI Anjlok, Ekonom Minta Kenaikan PPN 12% DibatalkanPara ekonom menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.
Baca lebih lajut »

Ekonom Ungkap Dampak Ngeri PPN 12% ke Pedagang OnlineEkonom Ungkap Dampak Ngeri PPN 12% ke Pedagang OnlinePemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca lebih lajut »

Ekonom nilai perluasan objek pajak lebih efektif dari PPN 12 persenEkonom nilai perluasan objek pajak lebih efektif dari PPN 12 persenEkonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat perluasan objek pajak lebih efektif untuk meningkatkan ...
Baca lebih lajut »

Kabar Kenaikan PPN Menjadi 12% Mulai 2025: Berikut Daftar Barang & Jasa yang Bebas PPNKabar Kenaikan PPN Menjadi 12% Mulai 2025: Berikut Daftar Barang & Jasa yang Bebas PPNPemerintah naikkan PPN 12% mulai 2025, namun barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan susu tetap bebas pajak untuk meringankan beban masyarakat.
Baca lebih lajut »

Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas K/L, Imbas Defisit APBN Melonjak?Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas K/L, Imbas Defisit APBN Melonjak?Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menanggapi mengenai instruksi penghematan belanja K/L.
Baca lebih lajut »

Celios: Pergantian pimpinan Pertamina pacu pengurangan subsidi BBMCelios: Pergantian pimpinan Pertamina pacu pengurangan subsidi BBMDirektur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pergantian Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 17:03:57