Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda (PPI Belanda) menyampaikan 12 poin pernyataan sikap kepada pemerintah dan ...
Atika menegaskan aksi ini merupakan bentuk respons dari terancamnya kehidupan berdemokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia atas pengajuan RUU KUHP serta rancangan UU lainnya seperti RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, revisi UU Ketenagakerjaan, UU KPK, dan RUU Minerba.
Kemudian, menolak pengesahan RUU Pertanahan yang mengkhianati reforma agraria dan berpotensi menindas serta mengancam petani secara khusus dan masyarakat, juga kaum marjinal secara umum. Selain itu, menolak RUU Pemasyarakatan yang memberikan keringanan hukuman bagi koruptor dan menuntut peninjauan ulang pimpinan KPK terpilih yang sarat akan kontroversi.
Mendorong pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif dan objektif, tanpa menggunakan tindakan represif yang mengandung unsur SARA.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPI Malaysia minta presiden menerbitkan Perppu UU KPKPersatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia mendesak Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk segera menerbitkan Peraturan ...
Baca lebih lajut »
DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Ini PenjelasannyaAmali menyatakan DPR dan pemerintah sepakat menunda pengesahan RUU tersebut. Ada pertimbangan khusus DPR dan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Menanti Jokowi dan DPR Buka Ruang Dialog dengan Mahasiswa...Demonstrasi tersebut merupakan akumulasi kemarahan publik kepada Pemerintah dan DPR yang enggan mendengar aspirasi mereka - Nasional
Baca lebih lajut »
Ini Alasan DPR Tunda Pembahasan RUU PKSPerkembangan terkini mengenai RUU PKS adalah DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus RUUPKS
Baca lebih lajut »
Anggota Dewan Ini Bela Aksi Mahasiwa di SumbarAspirasi mahasiswa tidak diindahkan pemerintah pusat dan DPR RI.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Pastikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DitundaDPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus yang bakal efektif bekerja di periode mendatang.
Baca lebih lajut »