Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari PDIP menyindir Mendagri Tito hampir sebagian besar penjabat kepala daerah tak layak untuk duduk di jabatannya.
"Terus terang hasil dari bukan hanya pengamatan ya, yang kami lihat dengar dan rasakan, hampir 40 persen para Pj ini memang tidak layak untuk menjadi Pj," kata Junimart.Junimart menduga sosok potensial di Kemendagri untuk mengisi jabatan penjabat kepala daerah mungkin telah habis hingga akhirnya mereka harus mengambil dari kementerian lain.
Pada saat yang sama, Junimart juga mempertanyakan pertimbangan Tito merotasi sejumlah penjabat kepala daerah. Ia pun meminta Tito menjelaskan perihal itu agar tak memicu wacana liar di tengah-tengah publik.Sementara itu Mendagri Tito menyampaikan sebanyak 271 penjabat kepala daerah kini tengah menjabat. Ia menyebut bakal mengadakan kajian guna membandingkan plus minus kepala daerah lewat pilkada atau mekanisme penunjukan.
"Kita akan buat studi nanti semacam penelitian, bagus mana antara kepala daerah yang penugasan ini dengan kepala daerah yang hasil pilkada, kitaTito menyebut posisi hari ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan kajian tersebut karena posisi kepala daerah lewat pilkada dan penjabat kepala daerah berjumlah hampir sama.
Tito menegaskan Kemendagri hanya akan mengkaji persoalan itu tanpa memberikan rekomendasi apapun usai hasil kajian itu nanti. "Sekarang ini hampir sama posisinya hasil pilkada 2020 itu jumlahnya 270, kemudian yang dari hasil penugasan 271, mungkin momentum ini enggak akan terulang lagi," ucap dia.
Penjabat Kepala Daerah Dpr Ri Pdip Pj Kepala Daerah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Evaluasi Pemilu 2024, Anggota DPR PDIP: Hampir 70 Persen Komisioner KPU Tidak LayakBerita Evaluasi Pemilu 2024, Anggota DPR PDIP: Hampir 70 Persen Komisioner KPU Tidak Layak terbaru hari ini 2024-05-15 19:35:35 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Larangan ”Study Tour” Bukan Solusi Tekan Angka Kecelakaan Bus PariwisataKecelakaan bus pariwisata disebabkan sistem rem (46 persen), aspek manusia (38 persen), serta lingkungan (15 persen).
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Kritik Kebijakan Tapera, Sebut Tidak Ada Unsur Kepastian Kapan Rakyat Dapat RumahAnggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengkritik kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tapera.
Baca lebih lajut »
Pendidikan dan Karier Mentereng Rieke Diah Pitaloka, Politikus PDIP yang Kritik Keras TaperaAnggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka memprotes keras kebijakan Tapera.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP sebut Hingga Kini Belum Ada Satupun Investor yang Berinvestasi di IKNKata Deddy Sitorus, hal itu digadang menjadi salah satu dasar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Ini Sindir Pembangunan IKN Dikebut untuk 17 Agustus: Mirip Proyek Bandung BondowosoPolitikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai, target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal dan terburu-buru.
Baca lebih lajut »