Politikus PDIP Kritik Kebijakan Tapera, Sebut Tidak Ada Unsur Kepastian Kapan Rakyat Dapat Rumah

Tabungan Perumahan Rakyat Berita

Politikus PDIP Kritik Kebijakan Tapera, Sebut Tidak Ada Unsur Kepastian Kapan Rakyat Dapat Rumah
Tabungan Perumahan RakyatTaperaKomisi VI DPR
  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 24 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 30%
  • Publisher: 51%

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengkritik kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Tapera.

Darmadi menilai, di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih melambat dan sistem upah pekerja yang belum memadai kebijakan tersebut justru hanya akan memberatkan.

"Saya kira belum layak kebijakan itu diterapkan karena berpotensi menciptakan pengangguran baru artinya jika pemberi kerja tak sanggup memenuhi kewajibansebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tertuang dalam Laporan Bernomor 202/LHP/XVI/l2/2021 yang dikerjakan Auditorat Utama Keuangan Negara III pada 31 Desember 2021 ditengarai banyak menyisakan persoalan.. Program yang sudah dijalankan sebelumnya saja diduga banyak moral hazardnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tribunnews /  🏆 37. in İD

Tabungan Perumahan Rakyat Tapera Komisi VI DPR Umum Nasional

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pendidikan dan Karier Mentereng Rieke Diah Pitaloka, Politikus PDIP yang Kritik Keras TaperaPendidikan dan Karier Mentereng Rieke Diah Pitaloka, Politikus PDIP yang Kritik Keras TaperaAnggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka memprotes keras kebijakan Tapera.
Baca lebih lajut »

PDIP Kritik Tapera Potong Gaji Karyawan: Untuk Sehari-hari Saja SulitPDIP Kritik Tapera Potong Gaji Karyawan: Untuk Sehari-hari Saja SulitPolitikus PDIP mengkritik kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diberlakukan pemerintahan Jokowi.
Baca lebih lajut »

Sebut Legalisme Otokrasi, Hasto PDIP Kritik Telak Tapera: Penindasan Gaya Baru!Sebut Legalisme Otokrasi, Hasto PDIP Kritik Telak Tapera: Penindasan Gaya Baru!'Ketika ini menjadi wajib maka menjadi suatu bentuk penindasan yang baru dengan menggunakan otokrasi legalism tadi,' ungkapnya.
Baca lebih lajut »

Ojol Kena Potong Gaji 3% Tiap Bulan? BP Tapera Bilang BeginiOjol Kena Potong Gaji 3% Tiap Bulan? BP Tapera Bilang BeginiBP Tapera buka suara soal pekerja informal seperti ojol, kurir hingga freelancer harus membayar iuran Tapera.
Baca lebih lajut »

Uang Tapera Bisa Diambil saat Pekerja Mandiri Berumur 58 TahunUang Tapera Bisa Diambil saat Pekerja Mandiri Berumur 58 Tahun'Tapera ini bukan potong gaji atau iuran, tapera ini adalah tabungan,' lanjut Moeldoko.
Baca lebih lajut »

Gaji Makin Tipis Dipotong Tapera, Lalu Karyawan Dapat Apa?Gaji Makin Tipis Dipotong Tapera, Lalu Karyawan Dapat Apa?pengertian simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dan pengelolaan hingga manfaat Tapera
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 14:14:33