Regulasi tersebut dinilai perlu direvisi karena memiliki berbagai cacat hukum yang berpotensi mengancam kelangsungan industri pelaku usaha, hingga membatasi hak konsumen.
Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia , Garindra Kartasmita, menjelaskan cacat hukum pertama pada PP 28/2024 karena bertentangan dengan UU 17/2023.Dukung UMKM dan Mahasiswa Go Global, Bea Cukai Malang Berikan Pelatihan Kelas Ekspor
“Ini sebetulnya bukan solusi, justru hanya akan menimbulkan masalah baru karena merugikan para pedagang kecil dan membuat lebih banyak lagi pengangguran,”Cacat hukum yang ketiga adalah tidak dilibatkannya pelaku industri dalam pembahasan PP 28/2024. Pada pekan lalu, Garindra mengungkapkan pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Perindustrian .
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan tenaga ahli di bidang kesehatan, pemerintah Indonesia mulai menggagas pendirian pabrik susu pertama untuk atasi masalah nutrisi Sebelum mengajarkan anak lebih dari satu bahasa, orang tua harus memperhatikan beberapa hal penting. Yuk simak apa saja yang harus diperhatikan!
Pp Kesehatan Pelaku Usaha Revisi Pp
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PP Kesehatan Dinilai Sebagai Ancaman Oleh Jutaan Pekerja di Sektor TembakauPP Nomor 28/2024 tentang pelaksana UU Nomor 17/2023 tentang Kesehatan dinilai akan membawa dampak yang dapat merugikan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan petani.
Baca lebih lajut »
7 Jurus Jitu agar Kesehatan Mental Makin Kuat, Bisa Mulai dari Jam Tidur yang RutinKesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, ini jurus jitu untuk membuat kesehatan mental semakin kuat.
Baca lebih lajut »
Menelaah Polemik PP Nomor 28 Tahun 2024, Simak Pasal yang KontroversialSimak isi PP Nomor 28 Tahun 2024 yang menuai kontroversi. Artikel ini mengupas polemik seputar kesehatan reproduksi remaja.
Baca lebih lajut »
Berpotensi Menuai Polemik, PP Kesehatan Dinilai Perlu DirevisiJPNN.com : Ketua Umum MHKI dr. Mahesa Pranadipa menyoroti PP Kesehatan yang menimbulkam pro dan kontra sehingga perlu direvisi
Baca lebih lajut »
Ahli: Jika Timbulkan Polemik, PP Kesehatan Perlu DirevisiPemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tapi pro kontra.
Baca lebih lajut »
MHKI: PP Kesehatan Perlu Direvisi Jika Terjadi PolemikBerita MHKI: PP Kesehatan Perlu Direvisi Jika Terjadi Polemik terbaru hari ini 2024-08-02 20:02:08 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »