Polemik Pelantikan Anggota Konsil Kedokteran, DPR Perlu Panggil Kemenkes BangkitdariPandemi 75tahunmerdeka
Saleh secara pribadi mengaku memahami keberatan IDI dan beberapa organisasi profesi terkait. Sebab, kata dia, KKI ini adalah instrumen sangat penting di dunia kedokteran.
"Tugasnya tidak hanya mengatur persoalan praktik dokter di hilir, tetapi juga mengatur persoalan pendidikan kedokteran di hulu. Karena itu, KKI ini harus kuat dan harus mampu menjalin hubungan erat dengan semua organisasi dan elemen terkait," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, anggota Konsil Kedokteran Indonesia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu . Sebanyak 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No.55/M/ Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi III kritisi anggaran untuk DPR yang diberikan MenkeuAnggota DPR kritisi besaran anggaran yang diberikan Menkeu dalam Rancangan Kebutuhan dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2021 yang dinilai berbeda dari kesepakatan.
Baca lebih lajut »
Tjahjo Kumolo Sebar Link Film Ilegal, Komisi II DPR: Saring Sebelum SharingKomisi II DPR menilai seharusnya Tjahjo Kumolo kroscek link film ilegal itu sebelum membagikannya di media sosial. Layaknya istilah 'saring sebelum sharing'. TjahjoKumolo
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Dorong 3 Menteri Buat MoU untuk Selesaikan Masalah Belajar OnlineHetifah mendorong tiga menteri untuk menyelesaikan permasalahan belajar online dengan membuat nota kesepahaman (MoU).
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Ingatkan BPOM Hati-hati Beri Izin Obat COVID-19 UnairPenemuan obat COVID-19 yang diklaim oleh Universitas Airlangga (Unair) Surabaya hasil kerja sama dengan TNI dan Badan Intelijen...
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR: Pelibatan Dubes Asing di Deklarasi KAMI Bahayakan RI'Di samping menyalahi aturan, praktik melibatkan perwakilan asing dalam gerakan berbau politik juga berbahaya untuk internal dalam negeri,' kata Meutya Hafidz. KAMI Palestina
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR soal Dubes Palestina di Deklarasi KAMI: Kabarnya Diundang 17-an'Apalagi, kabarnya Dubes Palestina tidak diberi informasi yang benar, dan diberi tahu undangannya hanya dalam kerangka 17-an,' kata Meutya Hafid. KAMI DPR
Baca lebih lajut »