Hetifah mendorong tiga menteri untuk menyelesaikan permasalahan belajar online dengan membuat nota kesepahaman (MoU).
“Harusnya tiga menteri ini bikin MoU, kapan kita bisa memastikan anak yang tidak punya gawai untuk punya, guru yang tidak punya laptop bisa punya laptop. Begitu juga dengan internetnya,” ujar Hetifah., seperti gawai hingga internet, dapat segera terselesaikan dengan kerja sama ketiga kementerian/lembaga tersebut.
“Saya belum melihat ada tanda-tanda kolaborasi ini. Sampai saat ini belum terjadi, tetapi saya akan berusaha mempercepat proses ini,” ucap Hetifah. Sementara itu, Manajer Kebijakan Publik SMRC Tati D Wardi mengatakan, belum semua pelajar/mahasiswa terjangkau akses internet untuk melakukan belajar
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi III kritisi anggaran untuk DPR yang diberikan MenkeuAnggota DPR kritisi besaran anggaran yang diberikan Menkeu dalam Rancangan Kebutuhan dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2021 yang dinilai berbeda dari kesepakatan.
Baca lebih lajut »
Tjahjo Kumolo Sebar Link Film Ilegal, Komisi II DPR: Saring Sebelum SharingKomisi II DPR menilai seharusnya Tjahjo Kumolo kroscek link film ilegal itu sebelum membagikannya di media sosial. Layaknya istilah 'saring sebelum sharing'. TjahjoKumolo
Baca lebih lajut »
Komisi X Tak Setuju Usulan Kemenhan Wajibkan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa - Tribunnews.comProgram Bela Negara dapat diterapkan kepada mahasiswa melalui UKM, misalnya pada kegiatan Pramuka maupun Resimen Mahasiswa.
Baca lebih lajut »
Komisi IX Harap Obat Covid-19 Berkonstribusi Memulihkan |Republika OnlineDPR mendorong agar pemerintah segera memproduksi obat corona
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX: Ayomi Rakyat, Pemerintah Harus Jadi Pemimpin Sejati di Masa PandemiPemerintah harus menjadi pengayom dan pembimbing rakyat untuk keluar dari masa krisis akibat pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III kritisi anggaran untuk DPR yang diberikan MenkeuAnggota DPR kritisi besaran anggaran yang diberikan Menkeu dalam Rancangan Kebutuhan dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2021 yang dinilai berbeda dari kesepakatan.
Baca lebih lajut »