Anggota DPR yang menyebarluaskan dugaan keterlibatan kepolisian di pilkada diproses etik di Mahkamah Kehormatan Dewan.
JAKARTA, KOMPAS — Setelah diembuskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, polemik mengenai dugaan cawe-cawe kepolisian dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024 menjadi polemik di Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan memproses laporan dugaan pelanggaran etik terhadap salah satu anggota Fraksi PDI-P karena memberikan pernyataan mengenai kabar tersebut.
Bahkan, menurut Habiburokhman, anggota DPR pun semestinya tidak menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar. Sebab, walaupun tak bisa diproses hukum, pernyataan yang berujung fitnah bisa diproses lewat MKD.Sementara itu, pemerintah juga enggan menanggapi dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024.
Tidak bisa dimungkiri, dugaan keterlibatan kepolisian di pilkada itu menjadi bagian yang dirasakan oleh warga selama Pilkada 2024.Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta mengatakan, dugaan keterlibatan kepolisian dalam Pilkada 2024 memerlukan pembuktian. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri, dugaan keterlibatan kepolisian di pilkada itu menjadi bagian yang dirasakan warga selama Pilkada 2024 berlangsung.
”Pascapilkada, kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada untuk memastikan perbaikan ke depan, termasuk memastikan aturan pencalonan yang lebih inklusif dan transparan. Hal ini sebagaimana telah disepakati bersama KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah,” ujar Cucun.
Anggota MKD dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, enggan berkomentar saat dimintai tanggapan mengenai polemik partai coklat dan laporan politisi partainya ke MKD. Namun, akhir pekan lalu, ia yang juga Ketua Komisi III DPR serta Wakil Ketua Umum Gerindra menilai bahwa isu partai coklat adalah hoaks.
Partai Coklat Mahkamah Kehormatan Dewan Dpr Berita Aktual Polri Utama Pemilu 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dugaan Cawe-cawe 'Partai Coklat' di Pilkada 2024 Menuai Polemik'Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Partai Coklat dan sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,' kata Habiburokhman.
Baca lebih lajut »
Beda PDIP dan Nasdem Sikapi Polemik Prabowo Cawe-cawe Pilkada JatengPDIP dan Nasdem berbeda pandangan mengenai polemik 'cawe-cawe' Prabowo di Pilkada Jateng.
Baca lebih lajut »
Legislator PDIP Minta Pemerintahan Prabowo Tak Cawe-cawe di PilkadaAnggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak cawe-cawe pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Respons Istana hingga KPU Soal Polemik Presiden Prabowo Cawe-cawe Pilkada JatengPernyataan Presiden Prabowo yang tidak netral di Pilkada Jateng menuai polemik. Istana berdalih kalau Prabowo mengucapkan hal itu sebagai Ketua Umum Gerindra.
Baca lebih lajut »
PDIP Endus Dugaan Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024 Libatkan Oknum KapoldaKami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo,'
Baca lebih lajut »
REKTOR USU MURYANTO AMIN DILAPOR ATAS DUGAAN CAWE-CAWE POLITIKRektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin dilaporkan atas dugaan cawe-cawe politik pasangan calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution-Surya. Dugaan tersebut dilaporkan oleh tim kuasa hukum calon Gubernur Sumatera Utara pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri.
Baca lebih lajut »