KPK mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk tempat pemakaman umum (TPU) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sebelumnya ditangani kepolisian. KPK
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk tempat pemakaman umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu , Sumatera Selatan yang sebelumnya ditangani kepolisian. Proyek pengadaan lahan itu didanai APBD OKU 2013 sebesar Rp 6 miliar. Kasus itu menyeret Wakil Bupati OKU Johan Anuar. Menurut Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, penyelidikan dan penyidikan kasus itu semula ditangani Polda Sumsel.
Fikri menambahkan, Polda Sumsel telah menetapkan Wakil Bupati OKU Johan Anuar sebagai tersangka."Dugaan kerugian negara dalam perkara ini kurang lebih Rp 5,7 miliar dengan tersangka atas nama JR ,” kata Fikri. Polda Sumsel sempat menahan politikus Golkar itu pada pertengahan Januari 2020.Namun, masa penahanan terhadap Johan berakhir pada pertengahan Mei lalu.Baca Juga: Fikri mengatakan, pihaknya mengambil alih perkara itu karena Polda Sumsel kesulitan memprosesnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Ambil Alih Kasus Pengadaan Lahan di OKU dari Polda SumselKasus itu sebelumnya ditangani Polda Sumatera Selatan dan telah menetapkan Wakil Bupati OKU Johan Anuar (JR) sebagai tersangka.
Baca lebih lajut »
KPK Sudah Ambil Berkas Perkara Dugaan Korupsi Lahan Kuburan di OKU dari Polda SumselPenyidik KPK datang ke Polda Sumatera Selatan pada, Jumat (25/7/2020) kemarin dengan membawa dua koper warna orange.
Baca lebih lajut »
KPK Ambil Alih Kasus Lahan Kuburan di Sumsel dari PolisiSebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan makan di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangani Polda Sumsel.
Baca lebih lajut »
Sumsel Bersiap Jadi Percontohan Replikasi KPK Whistleblower SystemProvinsi Sumatera Selatan akan menjadi kawasan percontohan KPK Whistleblower System. KPK telah melakukan penjajakan bersama Pemprov Sumsel terkait proyek itu.
Baca lebih lajut »
Penanganan Kasus Korupsi Macet, KPK Diminta Turun Tangan di NTTKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi dan lebih baik mengambilalih penanganan sejumlah kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab aparat penegak hukum di sana (polisi dan kejaksaan) lambat dan terkesan pilih kasih.
Baca lebih lajut »