Penyidik KPK datang ke Polda Sumatera Selatan pada, Jumat (25/7/2020) kemarin dengan membawa dua koper warna orange.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi lahan kuburan yang diperkirakan menelan kerugian negara Rp 5,6 miliar itu ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan sejak Oktober 2017.
Johan kala itu sudah ditetapkan penyidik sebagai tersangka. Namun penetapan tersangka itu dicabut karena Johan berhasil menang dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Baturaja, Kabupaten OKU.Namun, pada Januari 2020, kasus ini kembali diangkat oleh Polda Sumsel.sebagai tersangka hingga akhirnya ditahan.
Setelah empat bulan ditahan, Johan lagi-lagi dikeluarkan penyidik karena kembali tak memiliki bukti yang cukup untuk melimpahkan berkas pemeriksaan Johan k Kejaksaan.Alhasil waktu penahanan pun habis sehingga Johan pun dipulangkan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri ketika dikonfirmasi membenarkan jika berkas tersebut telah diambil alih oleh KPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Ambil Alih Kasus Pengadaan Lahan di OKU dari Polda SumselKasus itu sebelumnya ditangani Polda Sumatera Selatan dan telah menetapkan Wakil Bupati OKU Johan Anuar (JR) sebagai tersangka.
Baca lebih lajut »
Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Kematian Editor Metro TVHingga hampir dua pekan setelah penemuan mayat editor Metro TV itu, polisi belum bisa mengungkap siapa pembunuh Yodi Prabowo.
Baca lebih lajut »
KPK Ambil Alih Kasus Lahan Kuburan di Sumsel dari PolisiSebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan makan di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangani Polda Sumsel.
Baca lebih lajut »
KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Tanah Kuburan yang Jerat Wakil Bupati OKUPengambilalihan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kuburan di Kabupaten ini dilakukan KPK lantaran Polda Sumatera Selatan kesulitan menyelesaikannya.
Baca lebih lajut »
Penanganan Kasus Korupsi Macet, KPK Diminta Turun Tangan di NTTKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi dan lebih baik mengambilalih penanganan sejumlah kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab aparat penegak hukum di sana (polisi dan kejaksaan) lambat dan terkesan pilih kasih.
Baca lebih lajut »