Pengambilalihan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kuburan di Kabupaten ini dilakukan KPK lantaran Polda Sumatera Selatan kesulitan menyelesaikannya.
) mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu , Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2013 senilai Rp 6 miliar.
Pengambilalihan kasus yang menjerat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Johan Anuar sebagai tersangka ini dilakukan KPK melalui unit korsupdak dari Polda Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 10 A UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. “Dugaan kerugian negara dalam perkara ini kurang lebih Rp 5,7 miliar dengan tersangka atas nama JR ,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu .
Ali mengatakan, pengambilalihan ini dilakukan KPK lantaran Polda Sumatera Selatan kesulitan menyelesaikan perkara tersebut. Untuk itu, dengan ditangani KPK diharapkan perkara tersebut dapat segera rampung. Penyerahan perkara tersebut ke KPK terdiri dari berkas perkara, barang bukti dan dokumen pendukung lainnya.Sumber: BeritaSatu.com
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Ambil Alih Kasus Pengadaan Lahan di OKU dari Polda SumselKasus itu sebelumnya ditangani Polda Sumatera Selatan dan telah menetapkan Wakil Bupati OKU Johan Anuar (JR) sebagai tersangka.
Baca lebih lajut »
KPK Ambil Alih Kasus Lahan Kuburan di Sumsel dari PolisiSebelumnya, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan makan di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangani Polda Sumsel.
Baca lebih lajut »
Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus Kematian Editor Metro TVHingga hampir dua pekan setelah penemuan mayat editor Metro TV itu, polisi belum bisa mengungkap siapa pembunuh Yodi Prabowo.
Baca lebih lajut »
Kejagung Ambil Alih Kasus Terkait Pemeriksaan Kajari Jakarta SelatanKejaksaan Agung mengambil alih pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang diberitakan bertemu dengan Anita Kolopaking. DjokoTjandra
Baca lebih lajut »
Penanganan Kasus Korupsi Macet, KPK Diminta Turun Tangan di NTTKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi dan lebih baik mengambilalih penanganan sejumlah kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebab aparat penegak hukum di sana (polisi dan kejaksaan) lambat dan terkesan pilih kasih.
Baca lebih lajut »