Undang-Undang atau UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 pada intinya undang-undang yang membahas tentang pemilihan kepala daerah.
Undang-Undang atau UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 pada intinya adalah undang-undang yang membahas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia, mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek krusial seperti persyaratan calon, mekanisme pencalonan, penyelenggaraan pemilihan, serta penyelesaian sengketa, yang secara langsung mempengaruhi jalannya pilkada di seluruh Indonesia. Memahami aturan-aturan ini, para pemangku kepentingan dapat memastikan pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance.
Berikut Liputan6.com ulas pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan perubahannya, Kamis .Isi Pokok Pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 20161. Persyaratan Calon Kepala Daerah Undang-undang ini juga mengatur tentang pengunduran diri bagi PNS, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri.Salah satu pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 adalah tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Undang-undang ini mengatur tentang tahapan pemilihan, mulai dari persiapan hingga pemungutan suara, termasuk ketentuan tentang kampanye dan dana kampanye.
Pokok Pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 Isi UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 Perubahan Dalam UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 UU Pilkada Pilkada 2024 Konten Menarik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Undang-Undang Tentang Pilkada 2024, Isinya Membahas Poin Penting IniPelaksanaan Pilkada serentak diatur dalam Undang-Undang tentang Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Undang-Undang Pilkada Serentak 2024, Lengkap Jadwal PelaksanaannyaPelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 menjadi bukti konkret dari implementasi Undang-Undang Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »
Undang-Undang Pilkada 2024 dan Poin-Poin Pentingnya, Wajib DisimakPelaksanaan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi ujian bagi sistem pemilihan umum di Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Menkumham: RUU Paten tingkatkan perlindungan kekayaan intelektualMenteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang ...
Baca lebih lajut »
UU Pilkada Digugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Batas Usia Cagub-Cawagub 30 Tahun Sejak Penetapan PaslonDua mahasiswa menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Warga Ethiopia Kini Hidup di Tahun 2016 dan Bukan 2024, Begini SejarahnyaHal tersebut berdasarkan sejarah yang sudah ada sejak berabad-abad dan rasa nasionalisme yang kuat.
Baca lebih lajut »