PM Pakistan Bertekad Adukan Isu Kashmir ke DK PBB

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan hari Selasa (6/8) bertekad untuk menyampaikan kepada pihak yang menangani kepentingan global, termasuk Dewan Keamanan PBB, sehari setelah saingannya India mencabut

India menambahkan ketentuan khusus dalam konstitusinya pada tahun 1949, memberikan otonomi kepada wilayah Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan wilayah itu memiliki konstitusi sendiri, bendera terpisah dan kebebasan terkait semua hal kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi.

Partai Perdana Menteri India Narendra Modi, Bharatiya Janata , sejak lama mengkampanyekan diakhirinya status khusus yang diberikan kepada Kashmir dengan alasan status itu menghambat pembangunan dan mendorong kaum muda di sana untuk bergabung dengan gerilyawan yang memerangi pemerintahan India.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

voaindonesia /  🏆 15. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PM Pakistan berencana bawa isu Kashmir ke DK PBBPerdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan pada Selasa, negaranya mempertimbangkan melakukan pendekatan ke Dewan Keamanan PBB setelah India menghapus ...
Baca lebih lajut »

PBB Desak Sanksi untuk Bisnis Militer MyanmarPBB menyebut perusahaan Eropa dan Asia ikut mendukung bisnis militer Myanmar.
Baca lebih lajut »

PBB Tolak Pemulangan Rohingya jika Myanmar Tak Jamin KeamananTim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar tak setuju jika upaya pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar tanpa jaminan keamanan.
Baca lebih lajut »

PBB desak pemimpin dunia beri sanksi bisnis militer MyanmarPenyelidik PBB pada Senin mendesak pemimpin dunia agar menjatuhkan sanksi finansial terhadap perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer di ...
Baca lebih lajut »

Tim PBB Temukan Pengusaha Turut Danai Penggaran HAM oleh Militer Myanmar59 perusahaan dari Prancis, Belgia, Swiss dan Hong Kong jalin usaha dengan militer.
Baca lebih lajut »

AS Sanksi Menlu Zarif, Iran Minta PBB BertindakIran mendesak masyarakat internasional mengutuk perilaku AS.
Baca lebih lajut »