PKS Tagih Perpres Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Indonesia Berita Berita

PKS Tagih Perpres Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

Pemerintah diminta segera melaksanakan keputusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Pelayanan BPJS Kesehatan di kantor BPJS Matraman, Jakarta.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota DPR Minta Pemerintah Keluarkan Perpres Iuran BPJS |Republika OnlineAnggota DPR Minta Pemerintah Keluarkan Perpres Iuran BPJS |Republika OnlinePembatalan kenaikan iuran bisa tertunda karena menunggu Perpres baru.
Baca lebih lajut »

PKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus BerlanjutPKS dan Demokrat Mundur, Pembahasan RUU ciptaker Terus BerlanjutWakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan, mundurnya PKS dan Demokrat tidak mempengaruhi legalitas pembahasan Omnibus Law RUU Ciptaker.
Baca lebih lajut »

Mahfud Md Ungkap Rencana Relaksasi PSBB, PKS: Mitigasi Harus TepatMahfud Md Ungkap Rencana Relaksasi PSBB, PKS: Mitigasi Harus Tepat'Pemerintah perlu berhati-hati, pelonggaran PSBB harus diikuti dengan mitigasi yang tepat. Jika tidak, khawatir kita membiarkan banyak nyawa terkorban lagi,'.
Baca lebih lajut »

Rencana Kedatangan 500 TKA China, PKS Nilai Pemerintah Tak PekaRencana Kedatangan 500 TKA China, PKS Nilai Pemerintah Tak PekaMardani Ali Sera mengatakan, pemerintah semestinya mendengar suara penolakan masyarakat.
Baca lebih lajut »

PKS: Seharusnya Wacana Relaksasi Tidak Perlu Disampaikan ke PublikPKS: Seharusnya Wacana Relaksasi Tidak Perlu Disampaikan ke PublikSaat ini Indonesia dalam keadaan darurat sehingga pemerintah tidak mudah menggulirkan wacana relaksasi PSBB. relaksasiPSBB
Baca lebih lajut »

Beda dengan PSI, PKS Pilih Hormati Perjanjian Commitment Fee Formula EBeda dengan PSI, PKS Pilih Hormati Perjanjian Commitment Fee Formula EFraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak setuju Gubernur Anies Baswedan meminta kembali commitment fee Formula E senilai Rp 560 miliar FormulaE
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-05 23:06:31