Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik UU Cipta Kerja dan dampak PHK massal yang terjadi sepanjang tahun 2024. PKS menekankan perlunya perlindungan yang memadai bagi pekerja dan solusi bagi perusahaan.
Budi Setiadi, menyampaikan beberapa catatan kritis PKS terhadap isu ketenagakerjaan di tahun 2024, terutama terkait implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Hal itu dipaparkan Budi dalam acara Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) talkshow dengan tema “Refleksi Akhir Tahun 2024 Bidang Ketenagakerjaan, Harapan dan Tantangan”, Senin (30/12/2024) kemarin.
Acara ini digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan sepanjang tahun 2024, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dihadapi pekerja dan dunia usaha di tahun mendatang. seperti fleksibilitas kontrak kerja, pengurangan pesangon, dan kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, khususnyaPKS juga menyoroti dampak PHK massal yang terjadi sepanjang tahun 2024. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan akibat efisiensi, restrukturisasi, dan kondisi ekonomi yang memburuk. Jumlah ini meningkat 23,4% dibanding tahun 2023 yang mencatat 64.855 kasus PHK. “Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia kerja kita masih rapuh terhadap guncangan ekonomi. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi pekerja, sekaligus memberikan solusi bagi perusahaan agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian global,” katanya. Di sisi lain, PKS juga mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024 yang mengabulkan sejumlah gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. “Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti putusan ini dan mencabut UU Ciptaker. Kebijakan pro-investasi harus tetap mengutamakan keseimbangan dengan perlindungan hak-hak pekerja,” tegasny
PKS UU Cipta Kerja PHK Massal Ketenagakerjaan Ekonomi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS Kritik UU Cipta Kerja dan PHK Massal di Akhir Tahun 2024Talkshow Bidang Ketenagakerjaan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas refleksi akhir tahun 2024 terkait isu ketenagakerjaan. Acara tersebut mengidentifikasi tantangan dan peluang bagi pekerja serta dunia usaha di tahun mendatang. PKS menyoroti dampak negatif UU Cipta Kerja terhadap pekerja, khususnya buruh kontrak dan buruh migran, serta meningkatnya PHK massal.
Baca lebih lajut »
Habisnya Hak Cipta Popeyes dan Tintin: Inspirasi Revisi UU Hak Cipta (Bagian I)Karakter Popeye dan Tintin akan habis masa pelindungan hak ciptanya pada 1 Januari 2025. Versi awalnya akan jadi milik publik dan bisa dipakai gratis.
Baca lebih lajut »
Habisnya Hak Cipta Popeye dan Tintin: Inspirasi Revisi UU Hak Cipta (Bagian II-Habis)Ketentuan tentang jangka waktu pelindungan hak cipta harus dikaji ulang sejalan dengan perkembangan platform digital dan dinamika hak cipta dunia.
Baca lebih lajut »
Gelombang PHK Berlanjut, Boeing Mau Pangkas 396 KaryawanAksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing terus berlanjut.
Baca lebih lajut »
Dunia Usaha Lagi Sulit, Raksasa Industri Mau PHK 8.250 PekerjaRaksasa industri Jerman Bosch akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara bertahap kepada ribuan pekerjanya.
Baca lebih lajut »
Korban PHK Tembus 80.000 Orang, Paling Banyak di JakartaJumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Desember 2024 sebanyak 80.000 orang.
Baca lebih lajut »