Agar tidak sekedar wacana dan memiliki payung hukum, sebaiknya UU Pilkada direvisi
POLITISI PKS Mardani Ali Sera satu suara dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi agar partai tidak mencalonkan mantan koruptor maju sdalam Pilkada 2020
"Edukasi ke publik dulu diperkuat, karena kedepan menurut saya paket UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol ini yang harus dirapikan. Media, publik, LSM teriak saja terus agar isu ini bergulir menjadi besar dan menjadi konsesus bersama," lanjutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PKS Akui Revolusi Mental Tak Jalan di Periode Pertama JokowiPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Revolusi Mental yang jadi jargon Jokowi di awal pemerintahannya, ternyata tidak...
Baca lebih lajut »
PAN-PKS Menyikapi Manuver Politik GerindraGolkar menegaskan masuk ke koalisi tidak cukup dengan menemui satu parpol.
Baca lebih lajut »
Bagi PKS, Oposisi Jauh Lebih Bermartabat dan KonstruktifMeski Koalisi Adil Makmur sudah dibubarkan, PKS tetap bertahan menjadi oposisi.
Baca lebih lajut »
Fraksi yang Menolak Pengesahan RUU PKS Dinilai Tidak KonsistenMasruchah menjelaskan, pembahasan RUU PKS telah disetujui dalam rapat Baleg secara aklamasi pada 2016 lalu.
Baca lebih lajut »
Hidayat Nur Wahid Pastikan Sikap PKS Konsisten, Tetap di Luar PemerintahanPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tetap konsisten berada di luar pemerintahan. Hal ini sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Majelis Syura PKS sebelumnya. PKS
Baca lebih lajut »
Hidayat Ungkap 8 Kunci Sukses PKS di Pemilu 2019Infografis Sejumlah lembaga survei sempat memprediksi, perolehan suara PKS di Pemilu 2019 akan jeblok. Faktanya, perolehan suara partai ini justru naik. Apa rahasianya? Pemilu2019 PKS
Baca lebih lajut »