PKB Ingatkan Kemenhan Jangan Lakukan Pembenaran Gunakan APBN Pakai Rekening Pribadi via tribunnews
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa . Komisi I DPR memperingatkan mitra kerjanya, Kementerian Pertahanan terkait temuan BPK soal adanya aliran dana pengelolaan kas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke rekening pribadi.
"Tentu sangat tidak tepat jika alasan kecepatan kerja menjadi pembenar bagi kita untuk menabrak rambu-rambu aturan dan administrasi negara tersebut," kata Karding kepada wartawan, Rabu ."Dan saya kira negara ini adalah suatu sistem besar, bukanlah suatu sistem yang bisa diibaratkan bisa dikelola secara perusahaan keluarga," imbuhnya.Kemenhan juga diminta berkoordinasi dengan penegak hukum agar tidak terjadi salah paham.
"Mereka harus segera berkoordinasi dengan penegak hukum. Jangan sampai penegak-penegak hukum salah paham terhadap niat baik dari Kemenhan," pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Diganjar Lagi Disclaimer BPK, Bakamla Janji Perbaiki di 2020Kepala Bakamla Aan Kurnia menyatakan disclaimer dari BPK bukan buah dari periodenya dan berjanji akan memperbaiki itu.
Baca lebih lajut »
BPK: Jangan Beri Presiden Informasi yang MenyesatkanKetua BPK Agung Firman Sampurna menilai perlu kerja sama yang solid antar K/L untuk membangkitkan perekonomian di tengah pandemi virus corona.
Baca lebih lajut »
Jokowi Bersyukur Makin Banyak Lembaga Negara Dapat WTP dari BPKPada laporan 2018 lalu, ada 82 lembaga yang mendapat predikat WTP. Jumlahnya naik menjadi 85 lembaga pada 2019.
Baca lebih lajut »
Jiwasraya dan Dana Pensiun Jadi Catatan BPK untuk Pemerintah |Republika OnlineAda 31 temuan masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019.
Baca lebih lajut »
Ada Temuan BPK soal Laporan APBN 2019, Ini Respon JokowiJokowi memerintahkan para menteri dan kepala lembaga negara terus memperbaiki laporan keuangan pemerintah pusat dalam APBN 2019.
Baca lebih lajut »