Ada 31 temuan masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan ada 31 temuan masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019 yang hasilnya disampaikan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin ini. Dari 31 temuan tersebut, ada 13 poin yang dibacakan oleh BPK.
Dari 13 temuan masalah yang disampaikan, ada dua poin yang cukup menarik. Pertama, BPK memandang bahwa kewajiban pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya belum diukur/diestimasi. Menurutnya, temuan pemeriksaan yang disampaikannya bisa menjadi pembuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan besar-besaran, bahkan reformasi dalam pengelolaan dana pensiun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkeu Revisi Aturan soal Dana Pensiun, Ini AlasannyaKepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kemenkeu Adi Budiarso menjelaskan, ada dua urgensi utama pemerintah dalam mengganti UU itu.
Baca lebih lajut »
Ini Penggunaan Dana BOS dan BOP Selain untuk Biaya SPPPemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana BOS dan BOP tidak hanya untuk biaya SPP tetapi bantuan kuota internet bagi siswa di masa pandemi.
Baca lebih lajut »
Dana BOS dan BOP untuk bantuan kuota internet siswaANTARA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) sekitar Rp770 ...
Baca lebih lajut »
Dana Rp2,7 T untuk 21 Ribu Pesantren Ada di Kantong MenagWapres Ma'ruf Amin mengatakan dana bantuan covid-19 Rp 2,7 triliun untuk 21 pesantren sedang dikelola Kemenag dan kemungkinan cair 1-2 bulan.
Baca lebih lajut »
Mendagri Soroti Dana Pilkada Kutai TimurDari laporan yang diterima Tito, pencairan dana untuk Pilkada berdasar kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) Kutim baru mencapai 60%.
Baca lebih lajut »