Pilkada belum Mulai, Bawaslu Terima 400 Laporan Ketidaknetralan ASN

Bawaslu Berita

Pilkada belum Mulai, Bawaslu Terima 400 Laporan Ketidaknetralan ASN
Asn
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 92%

Bawaslu sudah mengantongi 400 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ASN

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, ratusan laporan itu diterima pihaknya setelah tahap pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang dimulai pada 27 Agustus lalu. Bagja menyebut, saat ini jajaran pengawas pemilihan sedang menindaklanjuti laporan tersebut."Sekarang setelah tahap pendaftaran, laporan sudah lebih dari, kalau tidak salah 400 ya, yang kemudian sedang ditindaklanjuti," ujarnya di Jakarta, Selasa .

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sanksi terhadap netralitas ASN pada pilkada dapat diterapkan saat sudah memasuki masa kampanye. Diketahui, tahap kampanye Pilkada 2024 baru dimulai pada 25 September mendatang. ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Puadi mengingatkan jajaran pengawas di daerah untuk menguasai hukum beracara soal penanganan pelanggaran Pilkada

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Asn

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ada 400 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024Ada 400 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengungkap, ada 400 laporan terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN, pada Pilkada 2024. Ini lagi ditindaklanjuti.
Baca lebih lajut »

41 ASN di Bima Diduga Tak Netral di Pilkada, 36 Dilaporkan oleh Bawaslu41 ASN di Bima Diduga Tak Netral di Pilkada, 36 Dilaporkan oleh BawasluBawaslu Bima melaporkan 41 ASN yang tidak netral dalam Pilkada 2024. 36 di antaranya direkomendasikan untuk sanksi lebih lanjut.
Baca lebih lajut »

Soal Netralitas ASN di Pilkada 2024, Bawaslu Periksa Sekda OKUSoal Netralitas ASN di Pilkada 2024, Bawaslu Periksa Sekda OKUBerita Soal Netralitas ASN di Pilkada 2024, Bawaslu Periksa Sekda OKU terbaru hari ini 2024-09-06 20:43:53 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Bawaslu periksa Sekda OKU terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2024Bawaslu periksa Sekda OKU terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2024Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) OKU, Darmawan Irianto terkait netralitas aparatur sipil ...
Baca lebih lajut »

Bawaslu Temukan 30 Pelanggaran Netralitas ASN Jelang PilkadaBawaslu Temukan 30 Pelanggaran Netralitas ASN Jelang PilkadaJakarta, tvOnenews.com - Netralitas asn dan kepala desa menjadi salah satu isu paling rawan dalam pilkada serentak tahun ini. Ketua bawaslu RI Rahmat Bagja dalam acara Koordinasi Nasional Kesiapan Daerah Menjaga Netralitas dari ASN. Bagja mengatakan sudah ada 30 pelanggaran netralitas ASN yang terjadi menjelang Pilkada.
Baca lebih lajut »

Bawaslu Jatim: Potensi Pelanggaran Netralitas ASN Sangat Mungkin Terjadi pada Pilkada 2024Bawaslu Jatim: Potensi Pelanggaran Netralitas ASN Sangat Mungkin Terjadi pada Pilkada 2024Eka menyebut, data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dan data penyelenggaraan Pemilu 2024 terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri sebanyak 12 kasus.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-16 00:43:06