Eka menyebut, data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dan data penyelenggaraan Pemilu 2024 terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri sebanyak 12 kasus.
Anggota Bawaslu Jatim Eka Rahmawati mengungkapkan, potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan aparat keamanan penegak hukum, TNI - Polri pada Pilkada 2024 sangat mungkin terjadi.
Kerawanan lainnya, lanjut Eka, adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP elektronik. Pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terdapat 484.717 pemilih potensial non KTP elekronik tidak masuk dalam daftar Pemilik Tetap . Pada penyelenggaraan pemilu 2024 terdapat 54 TPS di Jatim dilakukan PSU. “Isu ini berpotensi terulang kembali, karena pemilih di bencana Gunung Semeru di Lumajang yang tinggal di rumah relokasi tetap yang kembali ke alamat asal pada saat dilakukan coklit,” terangnya.
“Isu ini berpotensi terulang kembali, karena potensi Pasangan Calon yang kalah atas hasil rekapitulasi perolehan suara akan mengajukan gugatan ke MK,” tambah dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Cianjur Petakan Kerawanan Tahapan Pilkada 2024Pemetaan kerawanan yang dibuat Bawaslu mengacu pada Pemilu 2019 Pilkada 2020 dan Pemilu 2024
Baca lebih lajut »
Pendaftaran KIP Kuliah 2024 Dibuka Lagi Hari Ini, Berikut Syarat dan Cara DaftarnyaPendaftaran KIP Kuliah 2024 dibuka lagi mulai 29 Juli 2024 hingga 31 Oktober 2024.
Baca lebih lajut »
Ketua Bawaslu Prediksi Kepala Desa dan ASN Tidak Netral Meningkat Pilkada 2024Pada Pilkada 2020 terdapat 182 kepala desa menguntungkan salah satu paslon dan melakukan politik uang dan ditemukan pula 1.020 ASN tidak netral.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Awasi Ketat Rekapitulasi dan Penetapan Hasil PSU Pemilu 2024 di 4 ProvinsiJPNN.com : Bawaslu mengatasi ketat rekapitulasi dan penetapan hasil PSU Pemilu 2024 di 4 provinsi yang dilaksanakan pasca-putusan MK
Baca lebih lajut »
Menko Polhukam Ingatkan Penyelenggara Pemilu Harus Netral Pada Pilkada 2024Jajaranpenyelenggara pemilu yakni KPU Bawaslu dan DKPPdiingatkan untuk bersikap netral padaPemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024
Baca lebih lajut »
Bawaslu minta LHP Pemilu 2024 dibukukan agar dapat diakses masyarakatAnggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda meminta kepada jajaran Bawaslu di daerah untuk membukukan laporan hasil pemeriksaan (LHP) pengawasan Pemilu 2024 dan ...
Baca lebih lajut »