Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa komisi akan memanggil mitra kerjanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam masa sidang mendatang. DPR masih reses.
Padahal sebelumnya, KPU dan Badan Pengawas Pemilu sepakat membolehkan partai politik melakukan sosialisasi terbatas sebelum masa kampanye Pemilu 2024 yang dimulai pada November 2023. KPU menegaskan sosialisasi itu boleh dilakukan secara terbatas dengan menampilkan nama, logo, nomor urut, serta visi dan misi partai.Namun, belakangan KPU malah melarang seseorang atau figur parpol mensosialisasikan diri sebagai calon peserta pemilu baik legislatif ataupun eksekutif, seperti capres dan cawapres.
"Pernyataan KPU tersebut sangat berlebihan dan dikhawatirkan kontraproduktif dengan semangat kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang," kata Guspardi dikutip awak media, Rabu, 4 Januari 2023. Legislator PAN ini menilai, tidak ada peraturan maupun perundang-undangan yang dilanggar oleh pihak manapun apabila mengaku sebagai caleg maupun mendeklarasikan diri sebagai capres. Menurutnya, untuk bisa menjadi caleg maupun capres, seseorang harus mengikuti sejumlah mekanisme dan persyaratan tertentu.Guspardi juga meminta KPU tidak sembarangan menetapkan aturan, tanpa terlebih dahulu konsultasi dengan DPR dan pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi IX DPR: Perppu Sama Sekali tak Perbaiki UU Cipta Kerja |Republika OnlineMK memerintahkan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun.
Baca lebih lajut »
PPKM Dihentikan, Komisi VII DPR Yakin Perekonomian StabilTahun 2022, ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pergerakan positif. Eddy yakin ekonomi Indonesia bisa jadi tumbuh sebesar 5%, seperti target Bank Indonesia.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Pemerintah Setop Impor Beras.Pemerintah diminta untuk setop impor beras.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19 untuk AnakSaleh mengingatkan pernyataan Kememenkes dan produsen vaksin yang menyanggupi pengadaan vaksin Covid-19 untuk anak saat rapat terakhir. Anggota Komisi IX DPR Saleh...
Baca lebih lajut »
8 Fraksi DPR RI Minta KPU Independen dan Tidak Mewakili Kepentingan Siapapun dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024Delapan fraksi DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tetap independen dan tidak mewakili kepentingan siapapun dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Mahfud: Boleh persoalkan Perppu Ciptaker tapi prosedur sudah sesuaiMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut masyarakat dipersilakan mengkritik isi Peraturan Pemerintah ...
Baca lebih lajut »