MK memerintahkan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menegaskan, Mahkamah Kosntitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Alasannya, undang-undang tersebut cacat formil karena tata cara pembentukan tidak didasarkan dengan metode yang pasti, baku, dan standar.
Salah satu yang dikritik dalam UU Cipta Kerja adalah terkait hak dan kewajiban pekerja yang menjadi ranah Komisi IX. Perppu yang hadir justru semakin mengesampingkan hal tersebut, serta mengabaikan DPR dan publik dalam penyusunannya. "Jika soal capaian Presiden Jokowi baru saja membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi diantara negara G20. Tapi jika jadi alasan penerbitan Perppu, seolah-olah kondisi Indonesia darurat dan underperform," ujar Kurniasih.
Airlangga menjelaskan, Presiden telah membahas penerbitan Perppu ini bersama Ketua DPR. Penerbitan Perppu Cipta Kerja ini berpedoman pada peraturan perundangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU7/2009.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu Cipta Kerja, Ahmad Basarah: Kita Lihat Bagaimana Perkembangan di DPRWakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bahwa penerbitan Perppu wewenang Presiden namun liat nanti perkembangan di DPR.
Baca lebih lajut »
KontraS Desak Presiden Jokowi dan DPR Batalkan Perppu Terkait UU Cipta Kerja - Pikiran-Rakyat.comKontraS mendesak Jokowi batalkan Perppu terkait UU Cipta Kerja karena dinilai jadi bentuk kesewenang-wenangan.
Baca lebih lajut »
Buruh Muak dengan Gimmick DPR soal UU Cipta KerjaKelompok buruh memilih diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
DPR Diminta Akhiri Reses, Bahas Perpu Cipta Kerja dan Tinjau Peluang Pemakzulan JokowiDPR diminta segera mengakhiri masa reses untuk membahas soal Perpu Cipta Kerja dan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja Diterbitkan, Baleg DPR Sebut Keputusan MK GugurTerbitnya Perppu tentang Cipta Kerja dengan sendirinya menggugurkan kewajiban keputusan MK yang mewajibkan UU Cipta Kerja harus direvisi dalam dua tahun. Terbitnya...
Baca lebih lajut »
Cuti Panjang Dihapus, Anggota DPR Sebut Perpu Cipta Kerja Tidak Berpihak kepada PekerjaPolitikus Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan, Perpu Cipta Kerja menghilangkan cuti panjang dan atur libur sehari saja.
Baca lebih lajut »