Persoalan Data Honorer, Pemda Diminta Sertakan Surat Pernyataan |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Persoalan Data Honorer, Pemda Diminta Sertakan Surat Pernyataan |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 63%

SPTJM dinilai penting jika data yang diberikan memiliki konsekuensi hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat akan meminta kepala daerah mengaudit ulang data tenaga honorer di daerahnya masing-masing. Untuk memastikan data tersebut benar dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah, kepala daerah akan diminta menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang memiliki konsekuensi hukum.

Baca Juga Dia menjelaskan, dalam prosesnya Kemenpan-RB akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengawasi data-data tersebut supaya sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan pemerintah. Jika data yang diusulkan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian tidak sesuai dengan syarat yang ada, BPKP akan mengaudit data tersebut.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara , Bima Haria Wibisana mengatakan, tenaga honorer K2 yang ada di pangkalan data BKN saat ini ada 366.220 orang. Dari data yang ada itu, hanya 74.832 orang di antaranya yang didaftarkan kembali oleh kepala daerah ke pemerintah pusat. Di samping itu, ada 963.699 orang tenaga honorer yang juga dilaporkan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Data tersebut dinilai janggal karena jika melihat unit kerja yang ada, kebutuhan tenaga honorer hanya berkisar di angka 400 hingga 500 ribu saja.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kemendagri Klarifikasi Pernyataan Andi Arief soal Utusan Presiden |Republika OnlineKemendagri Klarifikasi Pernyataan Andi Arief soal Utusan Presiden |Republika OnlineTidak benar ada utusan presiden datang ke Demokrat rundingkan jabatan wagub Papua.
Baca lebih lajut »

Dinkes Aceh Timur Wacanakan Surat Keterangan Imunisasi Jadi Syarat Masuk Sekolah |Republika OnlineDinkes Aceh Timur Wacanakan Surat Keterangan Imunisasi Jadi Syarat Masuk Sekolah |Republika OnlineCapaian imunisasi anak di Aceh Timur rendah karena orang tua meragukan vaksin
Baca lebih lajut »

Industri Migas Diminta Kurangi Emisi di Masa Transisi |Republika OnlineIndustri Migas Diminta Kurangi Emisi di Masa Transisi |Republika OnlineKolaborasi antar lembaga pemerintah diperlukan untuk menumbuhkan gairah investasi
Baca lebih lajut »

5 Berita Terpopuler: Banyak Data Guru PG Bermasalah, Penyebabnya Tak Diduga, Ternyata5 Berita Terpopuler: Banyak Data Guru PG Bermasalah, Penyebabnya Tak Diduga, Ternyata5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (24/9) tentang banyak data guru PG bermasalah dan bodong, terungkap penyebab anehnya jumlah data honorer K2 5BeritaTerpopuler
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-09 09:11:45