Tidak benar ada utusan presiden datang ke Demokrat rundingkan jabatan wagub Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi pernyataan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Kemendagri menegaskan, bahwa tidak benar ada utusan Presiden Joko Widodo yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Provinsi Papua.
Lebih jauh, Kastorius memandang, Andi Arief merangkai pernyataannya secara insinuatif dengan mengatakan ada hubungan peristiwa tersebut dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka. Adapun pernyataan yang ditulis oleh Andi Arief melalui akun Twitter bernama pengguna @Andiarief,berbunyi,"permintaan posisi Wagub yg kosong dan disertai ancaman hukum saat itu memang atasnamakan Presiden dilakukan oknum2 partai tertentu".
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mahfud MD: Rp 1.000,7 Triliun untuk Papua Rentan Tidak TermanfaatkanPemerintah menggelontorkan dana Rp 1000,7 triliun untuk Papua dan hasilnya kondisi warga Papua tidak banyak berubah. Praktik korupsi menjadi penyebabnya. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Kesal Dikaitkan dengan Kasus Lukas Enembe, Tito: Itu Murni Temuan Perbankan!Tito menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan perkara hukum Gubernur Papua Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Kapolda Metro: Tidak Masalah Demo Berjilid-jilid Yang Penting Tidak Melanggar Hukum - Tribunnews.comFadil Imran mengatakan aparat keamanan bersama instansi terkait siap untuk terus mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
Baca lebih lajut »
Ga Bayar 'BPJS' Mitra, Startup Pesan Antar Didenda Rp 1,1 TGlovo tidak membayar kewajibannya karena tidak memperkerjakan pengendara pengiriman berdasarkan kontrak formal.
Baca lebih lajut »
ICW Sarankan KPK Minta \u0027Second Opinion\u0027 IDI Soal Kondisi Gubernur PapuaIndonesia Corruption Watch (ICW) menghimbau KPK untuk meminta second opinion atau pandangan lain dari Ikatan Dokter Indonesia untuk memastikan apakah Gubernur Papua Lukas Enembe memang benar dalam kondisi sakit atau tidak.
Baca lebih lajut »