'Perpu Cipta Kerja kami anggap sebagai pelecehan terhadap konstitusi dan pembangkangan terhadap UUD 1945,' kata perwakilan penggugat, Viktor Santoso Tandiasa.
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah unsur masyarakat sipil hari ini resmi mengajukan gugatan uji formil atas Perpu Cipta Kerja bikinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke ke Mahkamah Konstitusi . Perpu yang diteken Jokowi pada 30 Desember ini telah menuai banyak pro kontra di masyarakat karena Jokowi dianggap melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi dan harus diperbaiki agar partisipasi masyarakat lebih maksimal. Bukannya memperbaiki, kata Viktor, pemerintah malah mengeluarkan Perpu dengan proses yang tertutup. Padahal, kata dia, waktu satu tahun yang tersisa masih cukup bagi pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sejumlah Mantan Hakim Konstitusi Menentang Perpu Cipta Kerja JokowiSejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi menilai langkah Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja menjadi preseden buruk hingga melanggar prinsip negara hukum.
Baca lebih lajut »
Menaker: Perpu Cipta Kerja Lindungi Pekerja dari DinamikaMenteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut Perpu Cipta kerja melindungi tenaga kerja dan dunia usaha
Baca lebih lajut »
Ini Jawaban Hilangnya Pasal Cuti Haid & Hamil di dalam Perppu CiptakerPerppu Cipta Kerja terus menuai polemik pro dan kontra. Salah satunya pada tidak adanya pasal yang mengatur cuti haid hingga pekerja yang hamil.
Baca lebih lajut »
Tak Dilibatkan dalam Perpu Cipta Kerja, Apindo: Teman-teman Lain Juga Gak Diajak BicaraApindo merasa kecolongan karena tak dilibatkan dalam pembuatan Perpu Cipta Kerja. Mereka juga mengaku tak diajak bicara oleh pemerintah dalam pengesahan Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
Baca lebih lajut »
Perpu Cipta Kerja Terbit, Eks Ketua MK: Dicari Alasan Pembenaran oleh Sarjana Tukang Stempel'Perpu ini jelas melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenaran oleh sarjana tukang stempel.' ujar Ketua MK pertama periode 2003-2006, Jimly Asshiddiqie.
Baca lebih lajut »
Tolak Nol Persen Hilirisasi Batu Bara di Perpu Cipta Kerja, Komisi VII DPR: Makin Tak AdilAnggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menolak kebijakan royalti nol persen hilirisasi batu bara dalam Perpu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »